KOBEK KOTA-Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi hingga saat ini belum dibubarkan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2017.
Sebagian daerah sudah membubarkan UPTD-UPTD pendidikan, tetapi Kota Bekasi masih tetap mempertahankannya. isu yang beredar pembubaran UPTD akan dilaksanakan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar suasana di Pemkot berjalan kondusif. Sebab, kalau dibubarkan sekarang, para pejabat di UPTD yaitu Kepala dan Kasubag TU nya yang masuk eselon IVa dan IVb, bisa resah karena akhirnya non job. Walau sebenarnya mereka tak bisa menyalahkan Pemerintah Kota (Pemkot) karena pembubaran iti merupakan kebijakan Menteri Dalam Negeri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidkan Kota Bekasi Ali Fauzi kepada Kobek, Rabu (21/3) mengatakan, pihaknya bukan mengulur-ulur waktu. Permendagri itu memang mengharuskan UPTD harus dibubarkan, namun lebih dulu bersurat ke Gubernur Jawa Barat karena membubarkan serta merta tanpa mempertimbangkan nasib para pejabat itu, tidak bagus juga.
Diakui, kalau dibubarkan UPTD dan Dikmas di 12 Kecamatan itu, maka sedikitnya 48 orang pejabat eselon IVa dan IVb yang akhirnya non job. Ini memang konsekwensi Permendagri itu, makanya akan dipertimbangkan membuat Koordinatot di setiap Kecamatan yang bertugas mengkoordinasikan sekolah-sekolah di setiap Kecamatan. Walau koordinator itu pun bukan pejabat eselon.
“Rencana pembentukan koordinator ini, aetelah adanya balasan surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprob) Jawa Barat. Sebab, surat dari Disdik Kota Bekasi untuk mempertanyakan tentang Permendagri. Nanti kita lihat tentang rencana pembentukan koordinator,” katanya.
Pihaknya juga ingin agar para pejabat itu tetap bisa duduk di eselon. Tapi, Pemkot Bekasi tak punya kewenangan membuat lembaga baru. Kecuali ada yang pensiun lalu diisi mereka.
Menyinggung molornya pembubaran UPTD dan Dikmas, dikatakan hanya tinggal menunggu waktu saja. Tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kota Bekasi. “Pasti akan dilebur dan tak berkaitan Pilkada. Permendagri harus dilaksanakan, karena kalau tidak, akan berpengaruh pada anggaran. Bagaimana pun, kalau tetap dipertahankan, sementara sesuai Permendagri harus dilebur, nanti justru bisa bermasalah. “Yang jelas, hanya tinggal menunggu waktu saja,” katanya.
Kalau Kota Bekasi belum melebur, ternyata di Kabupaten Bekasi tetangga Kota Bekasi, UPTD Pendidika sudah lama dilebur. (hem)
