KOBEK KOTA – Sejumlah pejabat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtah) Kota Bekasi, akhirnya diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, Rabu (15/3). Mereka dimintai keterangan seputar pembangunan stadion mini Pondokgede yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi.
Pejabat yang diperiksa, Haryono sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Hikmatullah selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Amran dan Marsan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sedangkan Kepala Disperkimtah Kota Bekasi Dadang Ginanjar tidak hadir. Mereka diperiksa di ruang Intelijen Kejari Bekasi mulai pukul 10.00.
Sedangkan dari pihak konsultan pengawas, jajaran kejari memeriksa satu orang atas nama Marsono. Dia datang membawa berkas yang disimpanya dalam tas gendong. Mereka tidak perlu lama menunggu di ruang tunggu kejaksaan, karena langsung memasuki ruangan intel.
Jam 12.00 Amran dan Marsan yang menggunakan baju warana putih dengan tenang keluar dari ruang intel dan langsung menuju pintu belakang kejaksaan untuk menghindari pertanyaan wartawan yang sudah menunggu lama di depan pintu kejaksaan.
Ketika ditanya, Amran lebih banyak mengelak dan menghindari pertanyaan Kobek. Beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik dan tentang apa, kata Amran, lebih baik ditanyakan saja PPK-nya. Dia mengaku hanya sebagai PPHP saja.
“Saya sudah lupa. Memang, pemeriksaan ini tentang stadion mini Pondokgede. Tapi, tanyakan saja kepada PPK-nya Pak Hikmatullah, “ kata Amran, sambil menghindari pertanyaan.
Kemudian pukul 12.25, Marsono selaku konsultan pun turun dari ruang pemeriksaan. Menurut dia, penyidik kejaksaan hanya meminta data darinya. Ketika disinggung, jika dalam satu bulan ini pihak Kejari bisa menetapkan tersangka, dia mengaku tidak ada masalah.
“Biarkan saja,” kata Marsono.
Tidak lama kemudian, pukul 12.32 Hikmatullah juga turun dan langsung menuju pintu depan kejaksaan. Ketika ditanya apakah dia siap menjadi tersangka, dan apakah betul dia sebagai PPK dalam pembangunan stadion mini Pondokgede, Hikmatullah mengiakannya.
“Saya memang PPK-nya, tapi masalah tersangka saya tidak tahu“ kata Hikmatullah.
Sebelumnya diberitakan, proyek pembangunan Stadion Mini Pondokgede tahun 2015 dan 2016 diduga ada kekurangan volume pekerjaan sehingga tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.
Menurut Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bekasi Febrianda Ryendra, pada tahun 2015 pembangunan stadion mini tersebut dikerjakan CV Cipta Karya dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar. Kemudian dilanjutkan tahun 2016 oleh PT Antippada Bratasena dengan nilai kontrak Rp3,7 miliar.
Dalam pelaksanaan pembangunan, kata dia, pipa instalasi listrik berada di luar tembok atau dinding dan tidak tertanam di dalam tembok. Kemudian, sesuai spek harusnya ada dua ruang ganti atlit di sebelah kanan dan kiri podium, namun fakta di lapangan tidak sama.
Dia menyebutkan pemeriksaan Disperkimtah dilakukan karena status pengusutan kasus ini sudah dinaikkan dari puldata dan bahan keterangan (baket) menjadi penyelidikan sesuai Sprin Lid No.01/02.25/Dek.3/02/017 tanggal 23 Februari 2017.
Ketika disinggung nama calon tersangka dalam kasus tersebut, Febrianda belum bisa menjelaskan. Alasannya, karena masih tahap penyelidikan. Menurut dia, penetapan tersangka dapat dilakukan setelah masuk tahap penyidikan dan nilai kerugian negara sudah diketahui berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Febrianda, pihaknya saat ini masih fokus melakukan penyelidikan sejumlah kegiatan proyek Disperkimtah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, PDAM, dan sejumlah laporan masyarakat yang masuk ke Kejari Bekasi.
“Semua laporan masyarakat soal dugaan korupsi, pasti kami tindaklanjuti. Saya juga punya target dalam waktu tiga bulan sudah dapat menetapkan nama tersangka,” ujar Febrianda sambil menghimbau agar pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak menanggapi oknum yang membawa-bawa namanya untuk kepentingan tertentu. (tgm)
