- Ada Kelebihan Pembayaran Rp1,3 M
- Disebutkan Jadi Urusan Kontraktor
KOBEK KOTA – Mantan Kepala Bidang (Kabid) Bina Program Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi tahun 2015, Ujang Tedi Supriyatna mengangap enteng hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan adanya kelebihan pembayaran Rp1,3 miliar lebih dalam kegiatan kerjasama penyelenggaraan laboratorium bahasa dan laboratorium komputer pada 35 SMP Negeri di Kota Bekasi tahun 2015.
Ujang Tedi menyebutkan pengembalian uang kelebihan pemabyaran tersebut bukan urusannya, melainkan menjadi tanggungjawab kontraktor. Padahal, kepekerjaan tersebut tidak tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2015.
Sementara, dia mengetahui jika RUP meliputi kegiatan-kegiatan mengidentifikaskan kebutuhan, menyusun dan menetapkan rencana anggaran, menetapkan kebijakan pemekatan dan tata cara pelaksanaan pengadaan serta menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Sedangkan KAK setidaknya memuat uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang dan jasa yang akan diadakan serta besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
“Itu bukan tugas saya. Tapi tugas kontaraktor, “ kata Ujang Tedi kepada Kobek, Jumat (17/3).
Tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Cucu Syamsudin menyebutkan, kelebihan pembayaran kepada kontraktor kegiatan kerjasama penyelenggaraan laboratorium bahasa dan laboratorium pada 35 SMP Negeri, hingga kini belum sepenuhnya dikembalikan.
“Ini harus dikembalikan ke kas daerah Kota Bekasi. Setahu saya belum semuanya, “ kata Cucu kepada Kobek, di ruang kerjanya.
Menurut Cucu, kegiatan ini ada campur tangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggara laboratorium.
“Ada istri anggota dewan ikut dalam kegiatan ini, “ katanya.
Menurut Cucu, mantan Kepala Inspektorat Kota Bekasi ini, dia segera menelusuri uang tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, apakah sudah dipulangkan atau tidak.
“Saya cek dulu ke BPKAD apakah sudah dipulangkan semuanya atau belum, “ jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPC Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kota Bekasi Herman Sugiyanto berharap Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi segera menyelidiki kasus ini. Pasalnya, dia menduga uang kelebihan itu hingga kini belum dipulangkan sepenuhnya oleh pelaksana.
“Dari data LKPP (http//:sirup.lkpp.go.id) diketahui bahwa kegiatan itu tidak tertuang dalam RUP Disdik tahun 2015, “ kata Herman Sugiyanto kepada Kobek, Jumat (10/3).
Anehnya, kata Herman, terdapat bentuk perjanjian yang memuat kewajiban masing-masing pihak dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa. Kemudian, perjanjian dibuat dengan alokasi anggaran untuk tahun yang berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Kegiatan ini bervariasi antara 1 sampai dengan 3 tahun. LHP BPK juga mendapati secara umum seluruh klausul dalam SPK telah dilaksanakan dengan menempatkan peralatan laboratorium yang dimiliki lembaga pendidikan di sekolah,” katanya.
Namun demikian, katanya, parameter laboratorium yang lengkap tidak diuraikan secara jelas sehingga pelaksanaannya pun tidak seragam. Hasil pengamatan pada laboratorium bahasa antara lain diketahui bahwa di satu sekolah ditempatkan peralatan berupa monitor, soundsystem dan headset untuk peserta didik. Tapi, disekolah lain ada yang hanya menempatkan headset. (tgm)
