SK Turun M. Dian Bukan Lagi Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi

Jumlah Pembaca: 1,293

Beberapa waktu lalu Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Ibnu Hadjar Tanjung menyerahkan berkas resmi pergantian posisi Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi karena M Dian dicopot dari Jabatannya dan digantikan Irman Firmansyah. [Dok Ibek.com]

KOBEK KOTA — Suhu politik di Kota Bekasi semakin panas, ketika paripurna Pansus belum menemui titik terang, kini muncul lagi dorongan untuk segera dilakukan paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD, M.Dian yang diganti Irman Firmansyah.

Pasalnya, saat kubu penolak Pansus melakukan konferensi pers di Caramel Cafe, Galaxy, M.Dian hadir sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi. Padahal, ada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat nomor 170/kep.1096-pem.um/2016 tentang peresmian dan pengangkatan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Ibnu Hadjar Tanjung membenarkan adanya surat keputusan tersebut. “Memang benar sudah ada surat keputusan dari Gubernur yang turun tanggal 14 November,” katanya kepada Kobek, Minggu (27/11).

Pria yang akrab disapa Bang Tanjung pun bingung lantaran status M.Dian yang hadir dalam konferensi pers di Caramel Cafe masih menyandang status Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi. “Saya sebagai Ketua Partai Gerindra pun bingung kenapa dia dengan beraninya masih mengaku sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi. Padahal dalam pasal 4 surat keputusan tersebut jelas, sejak ditetapkannya surat keputusan ini bahwa saudara M.Dian tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi. Jadi diduga saudara M.Dian tidak menghormati SK gubernur dan dianggap ilegal,” tegasnya.

Tanjung juga berharap paripurna PAW anggotanya tidak dibatalkan dengan adanya kisruh pansus penggusuran. Kata dia Badan Musyawarah (Bamus) sudah menetapkan sidang paripurna PAW M.Dian, Senin (28/11).

“Harap dibedakan Pansus penggusuran dengan Pansus PAW anggota kami,” tegasnya. Bang Tanjung juga menyayangkan sikap Walikota Bekasi yang “takut” dengan disahkannya Pansus penggusuran yang dimotori oleh Fraksi PDIP. Pasalnya, Pansus merupakan hal yang lumrah dilakukan legislatif.

Di lain pihak, MDian ogah mengomentari perihal akan turunnya jabatan yang diembannya selama dua tahun ini.”Soal itu saya no comment,” ungkapnya.

Bahkan, M Dian terancam kembali diberikan sanksi karena mengindahkan instruksi partai untuk mendukung Pansus penggusuran.”Saya memfungsikan sebagai anggota DPRD, ini personal saya,” katanya.

Pantauan Kobek, akhir-akhir ini M.Dian kerap mengunjungi kantor DPD Partai Golkar, apakah ini suatu pertanda akan berlabuhnya M.Dian ke partai berlambang pohon beringin? Kita lihat saja. [kobek]