KOBEK KOTA – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Cucu Syamsudin, segera menindak tegas oknum yang diduga menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) tahun 2015 dengan cara mentrasfer ke rekening pribadi.
“Kita segera memberikan sanksi tegas terhadap UM, “ kata Cucu kepada Kobek, Jumat (17/3) tanpa memberitahukan sanksi apa yang pantas diberikan kepada UM. Alasannya, karena baru menjabat kepala di Disdik.
Namun, Cucu memastikan akan memberikan sanksi kepada oknum tersebut. Dia mengaku tidak mengikuti perkembangan temuan BPK tersebut. Apalagi, dia bersama inspektur pembantunya terkena rotasi, belum lama ini.
“Dalam satu tahun saya dua kali kena rotasi. Apalagi yang menangani ini juga kena rotasi, “ kata Cucu, mantan kepala Inspektorat Kota Bekasi ini.
Dia menyebutkan, jika benar uang itu sudah dipulangkan ke kas daerah Kota Bekasi sebesar Rp149.657.937, harusnya dapat dibuktikan dengan menunjukan bukti tertulis kepada dirinya.
“Buktinya harus ada, “ jelasnya.
Sebelumnya, mantan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Erni Mardani mengaku siap diperiksa penegak hukum terkait dugaan penyalahgunaan dana Bosda tahun 2015.
Hal itu dikatakan Erni kepada Kobek Kamis (9/3) menanggapi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 yang mendapati aliran dana yang bersumber dari Bosda Rp166.828.560 masuk ke rekening pribadi oknum pegawai Disdik berinisial UM.
“Saya siap diperiksa penegak hukum jika terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri,” kata Erni Mardani kepada Kobek.
Erni Mardani yang sekarang mejabat Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Parbud) Kota Bekasi, menyangkal bahwa dirinya melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mentransfer uang negara ke rekening pribadinya.
“Siapa saja boleh cek ke rekening pribadi saya. Apakah ada uang atau tidak hasil transferan, “ tantangnya.
Erni berpendapat, bahwa dirinya sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku. Tapi, jika BPK menemukan aliran dana ke rekening pribadi oknum disdik, dia tidak tahu kalau ada jajaran di bawahnya melakukan perbuatan seperti itu.
Sayangnya dalam laporan BPK hingga berita acara penutupan kas per 31 Desember 2015 Disdik, uang tunai itu tidak dilaporkannya. Malah uang itu disimpan ke dalam rekening pribadi atas nama UM, oknum pegawai Disdik Rp 130.000.000, hingga tanggal 11 Januari 2016. Sedangkan sisanya sebesar Rp36.828.560 digunakan untuk melakukan pembayaran tunai kepada pihak sekolah yang belum menerima pembayaran.
Namun demikian, hasil klarifikasi BPK lebih lanjut ke bendahara pengeluaran, tidak dapat menjelaskan dan menunjukan bukti sekolah yang menerima uang tersebut. (tgm)
