Papan Proyek Folder
KOBEK KOTA – Kepala Bidang (Kabid) Tata Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bekasi Dicky Irawan menantang tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pembangunan folder air Perumahan Danita Bekasi Timur.
Menurut Dicky, jika belum ditemukan bukti yang mengakibatkan adanya kerugian negara, jangan langsung disimpulkan dulu. Alasannya, pembangunan folder air tahun 2015 dengan 2016 kontruksinya berbeda.
“Tidak apa-apa kalau kejaksaan melakukan penyelidikan, kita ikutin aja. Karena proyek pembangunan folder tahun 2015 dengan 2016 kontruksinya beda. Jadi, jangan membuat pendapat dulu, “ kata Dicky Irawan, menjawab pertanyan Kobek, Kamis (16/3).
Dia juga mempersilakan jajaran kejaksaan agar bekerja sesuai tugas dan fungsinya (Tupoksi), jika ada yang mencurigakan supaya segera melakukan pemeriksaan.
Sementara informasi yang didapat Kobek, pembangunan folder Perumahan Danita seharusnya bukan di tempat yang ada sekarang ini. Bahkan, proyek yang menghabiskan uang rakyat itu terkesan perencananya gagal.
Diberitakan sebelumnya, indikasi korupsi di lingkungan DPUPR Kota Bekasi, terus diselidiki tim penyidik Kejari Bekasi. Bahkan, dalam waktu dekat proyek pembangunan folder di Perumahan Danita Kecamatan Bekasi Timur yang menghabiskan Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) miliaran rupiah tersebut segera ditingkatkan dari fuldata ke penyelidikan.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Bekasi Febrianda Ryendra kepada Kobek, Jumat pekan lalu. Menurutnya, pembangunan folder air tersebut menjadi salah satu pintu masuk untuk mengungkap indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara di DPUPR.
Bukan itu saja, DPUPR juga melakukan biaya pemeliharan di tempat yang sama hingga ratusan juta rupiah di tahun 2016 hanya selang hitungan bulan, karena tandon itu sudah mulai rusak.
“Sudah dua bulan lebih tim kita mengumpulkan data terhadap pekerjaan folder ini, “ kata Febrianda Ryendra kepada Kobek.
Dalam pembangunan folder Perumahan Danita Kecamatan Bekasi Timur, kata dia, APBD yang digelontorkan Rp4,1 miliar lebih. Tapi, pelaksanaannya diduga tidak sesuai spesifikasi. Proyek itu dikerjakan PT Asgaria Utama dengan nomor kontrak 602.1/11-Disbimarta/SP/III-99.
Anehnya, di tahun berikutnya sudah keluar biaya pemeliharaan saluran dengan anggaran Rp903.877.000 dengan pelaksana CV Fujiyama Abadi. Dengan nomor kontrak 602.1/02-Dibimarta/SP/16.197g.
“Kasus ini sedang kita tingkatkan lagi ke penyelidikan, dan tidak menutup kemungkinan akan meningkat ke penyidikan, “ tegas Febrianda.
Menurut Febri sapaan akrab Febrianda Ryendra, dalam pengusutan tindak pidana korupsi, masyarakat diharap sabar, biarkan tim penyidik kejaksaan bekerja. (tgm)
