KOBEK KOTA – Sejumlah menara telekomunikasi (tower) tanpa izin di Kota Bekasi masih menjamur. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pun dinilai masih lemah dan pilih kasih melakukan penertiban. Penilaian itu disampaikan Ketua Bidang Investigasi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi Delvin Chaniago kepada Kobek, Jumat (17/3).
Menurut dia, pihaknya sudah berulangkali menyurati Pemkot Bekasi agar segera menertibkan sejumlah tower illegal. Seperti yang terdapat di Jalan Akasia VI RT05/26 Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Kemudian, di Jalan Mushola Arrahman Jatibening, di Jalan Cikunir Raya, Jalan Kincan, Kampung Bulak Jatiasih, Jalan AMD Bantargebang, Jalan Kemuning 2 Bojong Menteng, dan Kampung Cakung Jati Mekar.
Menurutnya, delapan tower sudah ditertibkan (disegel). Namun, sembilan lagi masih belum jelas kapan akan ditertibkan. Seperti yang terdapat di Kampung Kalimanggis Kelurahan Perwira dan Jalan KH Muchtar Tabrani, Bekasi Utara. Kemudian, di Kampung Kelapa Dua, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur, Jalan Galaxi Jakasampurna, Jalan Mawar Pedurenan, Mustika Jaya, dan di Jalan Namat Kelurahan Jatirangga, Jatisampurna.
“Ada tujuh belas tower yang melanggar ketentuan tentang batas ketinggian kami laporkan ke Pemkot. Tapi, yang ditertibkan baru delapan, sedangkan sembilan tower lagi masih menunggu pelaksanaan. Anehnya, walaupun sudah disegel tapi ada juga yang tetap membandel,” ujar Delvin kepada Kobek.
Menurut dia, seluruh tower yang dilaporkan diduga melanggar Peraturan Walikota (Perwal) No 23/2013 tentang izin mendirikan bangunan (IMB). Termasuk Perwal No 09/2015 tentang tata cara penyelenggaraan retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi di Kota Bekasi.
“Penegakan Perwal itu terkesan masih mandul dan pilih kasih, karena hingga saat ini masih ada sembilan tower ilegal yang kami laporkan belum ditertibkan,” kata Delvin.
Dia mengatakan, maraknya pembangunan tower, mal, apartemen, hotel meski belum melengkapi perizinan dan melanggar berbagai ketentuan, membuktikan Peraturan Daerah (Perda) dan Perwal yang berhubungan dengan investor masih mandul. Padahal, dengan melabrak berbagai aturan, pembangunan gedung-gedung mercusuar pencakar langit tersebut sering berdampak banjir wilayah sekitarnya.
“Meski ada perda pengendalian tower telekomunikasi, tetap saja penertiban dan penyegelan yang dilakukan Distako selama ini tidak sebanding dengan maraknya tower yang berdiri. Sehingga Kota Bekasi mirip hutan tower tanpa terkendali karena gampangnya mendirikan tower meski melanggar perijinan,” katanya.
Menurut Delvin, jika perda yang ada bisa dimaksimalkan dengan baik, maka tidak akan ada namanya kebocoran PAD, bahkan jika perda yang ada bisa diterapkan dengan tegas maka tidak akan ada SKPD yang menjadi oknum pelemah perda itu sendiri. (gar)
