DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) setempat segera melaksanakan pembangunan jalan lingkungan (jaling) yang sudah dianggarkan dalam APBD 2018.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi H.Kardin.S.IP,MSi mengatakan, jaling yang mencapai 1.000 titik itu, harus bisa dinikmati masyarakat secepatnya dan akan mengurangi kekumuhan. Makanya, supaya dipercepat, apalagi umumnya proyek itu bernilai di bawah Rp200 juta, sehingga tidak perlu tender. Kecuali proyek di atas Rp200 juta yang memerlukan tender.
“Jadi, selain cepat, juga berkualitas, makanya DPRKPP harus melakukan pengawasan secara ketat agar pemborong tidak main curang,” katanya.
Diakui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, proyek jaling mencapai 1.000 titik tersebar di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi. DPRKPP harus bekerja keras agar pembangunannya berjalan dengan baik.
Diharapkan anggaran terserap, sehingga dalam APBD Perubahan nanti, pembangunan di arahkan ke lokasi lain.
Komisi III DPRD, sangat berharap pembangunan jaling itu tepat sasaran. Jangan sampai ada yang tumpang tindih dengan proyek yang bersumber dari ADD.
Proyek yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu, dikerjakan Desa. “Kalau sudah dianggarkan dari ADD, maka jangan lagi dikerjakan menggunakan APBD,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPRKPP Kabupaten Bekasi Drs.Iwan Ridwan.MSi memastikan pengerjaan proyek jaling akan dilaksanakan segera.
Pihaknya akan terus memantau sejauhmana pelaksanaan proyek jaling tersebut.
Pembangunan jaling akan dilaksanakan secara bertahap. Ini sebagai upaya pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di 23 Kecamatan, sehingga masyarakat bisa merasakan adanya akses jalan yang lebih baik. Pembangunan di daerah yang sudah ditentukan itu pun, sudah melalui verifikasi perencanaan jalan lingkungan (jaling).
Verifikasi untuk mengantisipasi adanya alokasi anggaran yang sama antara APBD dengan Anggaran Dana Desa (ADD). “Jangan sampai ada yang tumpang tindih,”katanya.
Setelah selesai disurvey, pengerjaannya pun bisa dilaksanakan. Survey yang dilakukan untuk memastikan agar tidak ada yang tumpang tindih. Semula, ada lebih 1.000 titik jaling yang akan dibangun, dan setelah disurvey, ternyata ada di antaranya yang sudah masuk dalam anggaran ADD, sehingga tidak perlu lagi dari APBD. Makanya, sejumlah petugas diterjunkan untuk menelitinya. Dan ternyata ada sekitar 9 persen dari seluruh proyek harus dibatalkan karena anggarannya masuk ADD,” kata mantan Kepala Bagian ULP ini.
Bahwa semua proyek yang dianggarkan dalam APBD itu, sudah melalui proses dan penelitian, tetapi jika ditemukan ada yang tumpang tindih, maka harus menggunakan satu anggaran.Selain dana pembangunan yang dialokasikan di APBD, juga ada dari ADD, di mana pengalokasian setiap kegiatan hampir sama. Sehingga, harus ada singkronisasi agar dua anggaran itu, masing-masing untuk kepentingan proyek yang berbeda.
“Anggaran harus tepat sasaran, demi terserapnya anggaran sehingga tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.
Karena itulah, harus ada antisipasi dengan cara melakukan verivikasi dan pengawasan terpadu agar tidak salah jalur. Dan sudah ada aturan dalam pengadaan, yaitu Perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.
Saat ini, hanya tinggal sekitar 900 jaling yang dipastikan akan dikerjakan menggunakan APBD dengan nilai sekitar Rp160 miliar, sedangkan yang lain sudah masuk ADD.
Proyek jaling, sebagian besar melalui penunjukan langsung (PL) dan sebagian tender atau melalui layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE) yang akan segera dilaksanakan.
“Proyek itu dipastikan bisa dimulai Mei 2018. Setelah sudah selesai proses PL dan tender dilakukan, maka pengerjaannya segera dilakukan,” katanya.
Aturan itu, harus membuat para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti pengusaha menjadikan aturan itu sebagai acuannya untuk menghindari temuan. Dasar hukumnya sudah jelas, katanya. (advertorial)
0 
0
