KOBEK CIKARANG-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung karena diduga membatalkan pemenang tender proyek pembangunan gedung 16 lantai, Kamis (12/4).
Pemda digugat PT.TDA yang sudah memenangkan tender proyek yang masuk dalam APBD 2018. Padahal, proses lelang sudah berjalan dengan baik, tapi dengan pembatalan itu, pengusaha itu menggugat ganti rugi Rp150 miliar.
Sebagaimana diketahui, proyek 16 lantai itu ditenderkan melalui LPSE yang kemudian dimenangkan PT.Tirta Dhea Addonnics senilai Rp89.993.545.000 dari pagu Rp100.993.925.000, namun tiba-tiba dibatalkan. Karena itulah, pihak kontraktor tidak terima atas putusan yang sangat merugikan itu.
Kuasa Hukum PT.Tirta Dhea Addonnics (PT.TDA) Aris Afandi Lubis.SH kepada Kobek lewat telepon selulernya, mengatakan baru saja mendaftarkan gugatan ke PTUN Bandung. Pihaknya, sangat dirugikan akibat ulah pejabat pada dinas teknis yang membatalkan pemenang tender itu.
Selain menggugat pejabat teknis, pihaknya meminta ganti rugi Rp150 miliar. “Klien kami sangat dirugikan, karena tiba-tiba dibatalkan, padahal proses lelang sudah dilalui tahap demi tahap. Makanya, kami tidak bisa terima alasan pejabat membatalkannya,” katanya dengan nada kecewa.
Dikatakan, gugatan didaftarkan dengan nomor 26 di PTUN Bandung. Dan diharapkan, bisa segera disidangkan. “Kami yakin, gugatan akan dikabulkan karena keputusan sewenang-wenang itu dilakukan pejabat teknis. Pembatalan dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hanya melalui surat itu, pemenang dibatalkan. Lelang sudah berjalan, tapi ketika mau diminta ditingkatkan ke tahap selanjutnya, ternyata malah dibatalkan melalui surat dengan alasan tidak ada anggaran. Padahal, kalau tidak ada dana sesuai Perpres tidak boleh ditenderkan.
Makanya, ini melanggar undang-undang. Kalau tak ada dana kenapa ditenderkan lewat LPSE hingga ada pemenang. Itu artinya, Pemda sewenang-wenang. Selain pembatalan itu, Pemda juga akan diuntut melanggar UU informasi publik, karena pemenang sudah diumumkan, tetapi secara sepihak dibatalkan. Kalau alasan tidak ada anggaran, itu hanya dalih, sebab proyek itu tak mungkin dimasukkan dalam APBD kalau memang tak ada anggarannya.
Sebagaimana diberitakan, Dewan Pembina Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi Jonly Nahampun menduga adanya permainan oknum tertentu yang akhirnya justru dinilai mempermalukan Pemerintah setempat, khusunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pasalnya, perusahaan sudah memenangkan tender, tetapi tiba-tiba dibatalkan.
Pembatalan ini menimbulkan berbagai tanggapan negatif. Bahkan, ada yang menuding terjadi permainan, yaitu karena pemenangnya tidak sesuai dengan keinginan oknum tertentu. “Ini diduga permainan oknum tertentu, setelah pemenangnya bukanlah perusahaan yang tidak dikehendakinya,” katanya.(hem)
0 
0
