Aksi main hakim sendiri yang dialami Aj (12) membuatnya mengalami traumatik. Menyusul kejadian itu, bocah ini takut keluar rumah dan tidak mau bersekolah.
Bocah ini mendapat perlakukan kasar dari Nur (35) dengan tuduhan mencuri jaket yang sedang dijemur di teras rumah milik Halim (63), di RT 02/RW 016 Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
Aksi Nur sangat disayangkan Sudirman (50), ayah Aj. Seharusnya kalau bersalah, Aj dibawa ke penegak hukum. Bukan diperlakukan seperti bukan manusia. Penyesalan ini disampaikan Sudirman kepada Koran Bekasi, Selasa (10/4). “Saya sangat menyayangkan perbuatan warga yang menghakimi anak saya secara tidak manusiawi, ” katanya.
Menurutnya, kejadian ini membuat anaknya mengalami depresi berat. Kini Aj tidak mau makan. Bukan hanya itu, juga tidak mau keluar rumah dan tidak mau sekolah.
“Saya sudah melaporkan masalah ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi. Dan saya memohon keadilan perlindungan hukum kepada KPAI, ” katanya
Dia kembali mengatakan, anaknya tidak diperlakukan seperti bukan manusia. Seperti matanya ditutup, pakainnya dibuka paksa oleh pelaku hingga bugil, lalu diarak. “Anak saya dijambak. Sepanjang jalan dia diarak bugil sambil dipukuli, ditendang oleh warga yang membawanya,” tuturnya.
Di tempat terpisah, Asep Setiawan, ketua KPAID Kota Bekasi mengutuk keras tindakan main hakim sendiri oknum masyarakat kepada anak di bawah umur. Berdasarkan informasi yang diterima jajaranya, mata korban ditutup dan seluruh pakaiannya dibuka paksa hingga bugil. Kemudian diarak menuju ke rumah korban.
“KPAID Kota Bekasi siap mendampingi Aj untuk melakukan proses hukum. Karena ini bisa dikategorikan upaya melawan hukum, apalagi ini korbannya anak. Supaya masyarakat dan orangtua harus tahu bagaimana memperlakukan terhadap anak, ” kata Asep.
Menurutnya, konvensi ICCPR dalam Pasal 2 menyebutkan: Bahwa segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, kekerasan, harus dilarang oleh hukum.
Namun, kata Asep, dalam Undang–Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76C, tentang larangan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak. Dan pasal 76F melarang tindakan penculikan.
Asep berpendapat, seharusnya didahulukan menggunakan pola mediasi terlebih dahulu, hindari melakukan main hakim sendiri, serta melakukan perbuatan yang mencemarkan harkat dan martabat seseorang atau anak.
Apabila mediasi tidak mengalami titik temu maka proses litigasi dilakukan, yaitu dengan melakukan pelaporan ke Polisi. Dia juga meminta kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi agar menghentikan main hakim sendiri.
Jika perilaku buruk seperti ini diteruskan, akan menjadi ancaman serius terhadap Indonesia sebagai negara hukum.
“Pelaku atau kelompok yang melakukan persekusi dapat dikenai pasal-pasal dalam KUHP, seperti pengancaman pasal 368, penganiayaan 351, pengeroyokan 170. Melaporkan ke polisi untuk dilakukan tindakan kepolisian, baik yang bersifat preventif maupun penegakan hukum, ” jelasnya.
Sedangkan Sudirman sudah melaporkan masalah ini ke Polres Bekasi Kota untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. “Saya ingin kasus ini diproses, karena perlakuan terhadap anak saya tidak manusiawi,” katanya di RSUD Kota Bekasi, Kamis (12/4).
Sudirman mengatakan, laporan sudah dibuat dengan nomor pengaduan LP/753/K/IV/2018/SPKT/Restro Bekasi Kota. Ketika melapor, Sudirman didampingi Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi Rury Arief Rianto dan Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi H Mini. (tgm)
0 
0
