KOBEK KOTA – Kepala SMA Negeri 1 Kota Bekasi Mawar selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA, ogah mengomentari penarikan dan penggunaan dana Sumbangan Awal Tahun (SAT) sebesar Rp2 juta per siswa. Dia juga tidak bersedia menjelaskan penggunaan Sumbangan Dana Pendidikan (SDP) Rp250.000 per bulan/siswa yang dipungut pada tahun pelajaran 2016/2017.
Mawar yang sudah lama memimpin Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 di Jalan KH Agus Salim Nomor 181, Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sepertinya tidak transparan. Dia malah melempar persoalan dana SAT dan SDP ke Mukaramah selaku humas sekolah tersebut.
Anehnya, ketika Mukaramah ditanya bukti berita acara tentang penggunaan dana SAT, SDP bulanan dan Pendidikan Menengah Universal (PMU), malah tidak bisa menjelaskan dengan alasan tidak tahu.
“Saya tidak tahu ya, yang tahu adalah komite, “ kata Mukaramah kepada Kobek, Jumat (13/4).
Padahal sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di lampiran I, 01 paragraf 38 dinyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Akan tetapi, informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan.
Menurut Mukaramah, bukti adanya surat pengajuan order pembelian barang dan bahan untuk penggunaan pembayaran pembiayaan kegiatan, belanja hingga berita acara hanya komite sekolah yang memegang. Walau program Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBKS) sekolah harus mengetahuinya.
“Yang mengelola dana tersebut komite dan yang memegang buktinya komite. Sekolah tidak tahu, nanti tembusannya disampaikan ke dinas, “ kelitnya.
Ditanya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat dan daerah apakah masih kurang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bekasi. Seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) juga pusat, dan PMU.
Akan tetapi, ditanya juga pertanggungjawaban dana SAT dan SDP bulanan, karena SMAN juga SMKN bukan lagi kewenangan pemerintah Kota Bekasi dia justru tidak bisa menjawab secara detail.
“Kalau SAT di komite dan kepala sekolah yang mengetahui. Yang bisa menjelaskan kurang atau tidak dan dapat tidak anggaran PMU itu kepala sekolah ya, “ jelasnya.(tgm)
