- Wow, Rp3,9 M Masuk Rekening Bendahara
- Cucu: Uang Harusnya Dikembalikan ke Kasda
Sumbangan Awal Tahun (SAT) 32 sekolah negeri di Kota Bekasi menuai masalah. Pasalnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015, ada temuan Rp3,9 miliar masuk ke rekening bendahara sekolah. Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang menerbitkan Keputusan Walikota (Kepwal) nomor 422/Kep.342.A-Disdik/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 sebagai dasar pemungutan SAT pun geram menanggapinya.
SAT 32 sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, dinilai tidak mencerminkan biaya murah bagi orangtua yang tidak mampu. Sebaliknya, dengan dalih meningkatkan mutu pendidikan Walikota Bekasi Rahmat Effendi menerbitkan Kepwal agar pihak sekolah dapat memungut biaya dari orangtua siswa.
Apalagi Kepwal tersebut menentukan besaran sumbangan dan Sumbangan Dana Pendidikan (SDP) bulanan. Dan tidak adanya petunjuk teknis yang secara spesifik pelaporan dana SAT. Justru petunjuk teknis yang ada hanya mengatur mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
“Lah sumbangan awal tahun memang harus ada keputusan walikotanya, sebagai payung hukum. Nte sudah dijelaskan malah ngeyel, “ kata Rahmat Effendi kepada Kobek, Jumat (13/4).
Menurut Rahmat Effendi, kalau hasil proses rapat-rapat sumbangan awal tahun di sekolah negeri saat itu di SMA/SMKnNegeri, ya harus ditentukan besarannya. Alasannya untuk mengikat keputusan, karena kebutuhan SAT itu dipergunakan untuk apa saja, sehingga dapat dilihat kegiatan berdasarkan perencanaan dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).
Sayangnya dia tidak bisa menjelaskan dasar penghitungan besaran dana SAT dan SDP bulanan yang ditetapkan. Apalagi, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2012, pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang, jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Sedangkan sumbangan, pasal 1 ayat 3 adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan barang, jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
“Kepatutan dan tata cara kelola keuangan yang tidak dipenuhi APBD, sekolah dapat dipenuhi dari orangtua, pihak ketiga dan APBD undangan sisdiknas. Kalau ngitung besarannya sesuai kebutuhan yang dirapatkan, “ kata dia.
Padahal, terbitnya Kepwal tersebut tidak dibarengi dengan rapat orangtua murid ajaran baru dan apa saja yang dibutuhkan di sekolah. Sedangkan dalam Permendikbud disebutkan, pembiayaan pendidikan dengan melakukan pungutan hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, tidak diperkenankan menarik pungutan tapi bisa menerima sumbangan dari masyarakat.
“Para Kepsek itu sudah tahu saat tahun berjalan tentang kebutuhan operasional, lihat saja dasar-dasar penggunaannya, “ kelitnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Cucu Syamsudin mengatakan, terkait temuan BPK soal dana SAT yang masuk ke rekening bendahara, harusnya segera dikembalikan ke kas daerah.
“Uang itu harus dikembalikan ke kasda. Jangan disimpan di bendahara sekolah, “ kata Cucu Syamsudin, Kamis (12/4).
Menurut Cucu yang pernah menjabat sebagai kepala Inspektorat Kota Bekasi ini, dirinya tidak mengikuti betul perkembangan pemulangan dana SAT. Pasalnya, tanggungjawab ini pernah ia serahkan kepada Inspektur Pembantu (Irban) bidang pendidikan, agar melaksanakan perintah BPK.
“Saya sudah kena rotasi beberapa kali, berikut Irban menangani masalah dana SAT itu juga pindah. Jadi berkasnya ada di Inspektorat, “ tegasnya.
Bukan itu saja ucap Cucu, BPK juga merekomondasikan pemulangan kelebihan pembayaran, penyelenggaraan laboratorium bahasa dan laboratorium komputer pada 35 SMP Negeri Rp1,3 miliar lebih yang diduga belum sepenuhnya dipulangkan.
Apalagi, kata Cucu,kegiatan ini diduga pekerjaan- pekerjaannya tidak tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2015. Menurutnya, pemeriksaan yang dilakuan BPK tidak sekadar menghitung berapa potensi kerugian negara yang terjadi dalam sebuah kasus. Tapi, BPK mengkonstruksikan definisi kerugian negara yang terjadi berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 1 ayat 22.
Sedangkan definisi kerugian negara dalam ketentuan undang-undang tersebut dijelaskan berkurangnya uang, aset atau surat berharga yang nyata, dan jumlah yang pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum.
Ketentuan mengenai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, kata Cucu, diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Jika ada laporan pemeriksaan BPK yang mengindikasikan kerugian negara, maka masih dimungkinkan untuk ditindaklanjuti selama 60 hari. Kalau 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, tidak bisa ditindaklanjuti maka akan masuk pada ranah hukum,” tandasnya. (tgm)
