Perguruan tinggi swasta (PTS) ternama di Bekasi, Universitas Islam ‘45’ Bekasi atau yang biasa disingkat dengan sebutan Unisma akan dilego seharga Rp600 miliar. Surat penawaran itu sudah beredar ke mana-mana. Namun, ada yang janggal dalam surat penawaran tersebut karena menyebutkan lahan kampus seluas 12,6 hektar sudah berstatus sertifikat hak milik (SHM) dan ada sertifikat hak guna bangunan (HGB).
PEMERINTAH Kota Bekasi berencana memiliki perguruan tinggi negeri (PTN) dan yang menjadi incaran adalah Unisma Bekasi. Namun, merebak kabar kalau PTS milik Yayasan Pendidikan Islam Unisma 45 yang berlokasi di Jalan Raya Cut Mutia Raya 83 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi iu akan dijual. Nilainya pun tak tanggung-tanggung, sebesar Rp600 miliar.
Dalam Surat Pernyataan Penawaran Jual yang diterima Koran Bekasi, disebutkan bahwa Teti Artati SH yang merupakan anak kedua dari almarhum H Abdul Fatah dengan KTP NIK Nomor 3171.0663.0855.0006 yang tinggal di Jakarta menyatakan dan menawarkan kepada para investor untuk pemindahan hak kepemilikan (take over) kepemilikan yayasan beserta seluruh asset dan kegiatan operasionalnya.
Di antaranya adalah: lahan seluas 12,6 hektar (SHM, SHGB), asset bergerak dan tidak bergerak, perijinan dan pengelolaan lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Universitas, karyawan). Surat penawaran di atas meterai itu ditandatangani pada 10 April 2017 oleh Tety Artati SH.
Rohmanto, salah satu pengurus Yayasan, mengaku tidak mengetahui adanya rencana penjualan kampus Unisma. “Setahu saya saya tidak ada rencana dijual. Saya sering ketemu dengan Ketua Yayasan dan pengurus lainnya, belum pernah dengar dan tidak ada istilah dijual. Tapi kalau kerjasama dengan pihak luar iya ada. Tapi tetap didalamnya ada sekolah dan lain-lain. Kalau kerjasama dengan pihak luar sifatnya maksudnya cari investor karena pihak yayasan sudah tidak mampu investasi lagi,” papar Rohmanto.
Menurutnya, kampus yang dahulunya bernama Akademi Pembangunan Desa (APD) ini hanya akan mencari investor lain untuk membantu menyuntikkan dana kepada pihak yayasan. Dia juga mengaku kalau status tanah yaysan masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).“Status tanah masih HGB, saya juga ga tau kalau HGB itu tanahnya milik siapa dan biasanya bisa diperpanjang. Kalau gak salah sampai jangka waktu HGB nya masih sampai tahun 2034,” tegasnya.
Soal ini, Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Herry Suparjan meminta agar persoalan dilihat lebih dalam lagi. Sebab, dalam data dan berita acara di BPKAD, hingga kini lahan yang diduga milik Pemerintah Daerah Bekasi sebelum pemekaran, belum tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Bekasi. “Namun, tidak menutup kemungkinan lahan itu tercatat di BPKAD aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena masih ada lahan Pemkab Bekasi yang berada di Kota Bekasi. Lahan itu tidak tercatat di kita. Tidak mungkin lahan orang kita catat tanpa ada dasarnya, seperti berita acara, “ kata Herry Suparjan kepada Koran Bekasi, Jumat (11/8).
Diakuinya, hingga kini lahan seluas 12,6 hektar itu belum masuk ke bidang aset BPKAD. “Kemungkinan ada lahan pemkot di dalamnya, tapi saya tidak tahu persisnya dimana, “ tegasnya.
Di tempat terpisah, Dany, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi sepertinya enggan memberikan informasi dan penjelasan, apakah lahan Yayasan Pendidikan Islam Unisma 45 seluas 12,6 hektar sudah menjadi SHM perseorangan. “Nomor sertifikatnya berapa biar kita cari. Kalau tidak kirimkan surat saja biar kita persiapkan semuanya, “ jelasnya.(jim/tgm)
