Kuasa Hukum Alexon Syazily SH, Nembang Saragih SH
KOBEK CIKARANG-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, dipersoalkan karena diduga sejumlah pemilih berulangkali melakukan pencoblosan. Karenanya, hasil pemilihan itu diminta supaya dibatalkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Kasus ini selain dilaporkan ke Bupati Bekasi, juga Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kabupaten Bekasi agar dilakukan pengusutan.
Abdul Darip, salah satu Calon Kepala Desa (Calkades) melalui Kuasa Hukumnya Alexon Syazily SH, Nembang Saragih SH dan Burmawi Kohar SH mengadukan perselisihan hasil Pilkades itu ke Bupati Neneng Hasanah Yasin. “Kami mengadukan kasus itu, karena terjadinya penyimpangan dalam pesta demokrasi itu. Bukan persoalan siapa yang menang dan kalah, tetapi masalahnya karena adanya pemilih berulangkali mencoblos, termasuk dugaan ada pemilih dari luar desa serta warga yang baru tinggal di Desa itu. Padahal, sudah ada ketentuan bagi calon pemilih yang berhak memberikan suaranya dalam Pilkades yang digelar tanggal 26 Agustus 2018 lalu itu,” kata Kuasa Hukum Alexon Syazily SH, Senin (3/9).
Pihaknya mengadukan ke Bupati dan Kapolresta Kabupaten Bekasi, agar segera dilakukan pengusutan. Sebab, dugaan pemilih tak jelas itu, sangat menciderai pesta demokrasi yang sudah dimulai dari kesepakatan pilkades yang jujur dan adil.
Dalam Pilkades itu, ada 3 calon yang bertarung, masing-masing Siti Nurhasanah nomor urut 1 meraih 104 suara, Eman Sulaeman Ejin meraih 6898 suara dan Abdul Darip 5929 suara dan 120 suara tidak sah dan keseluruhan 13.001 suara.
Dikatakan, sesuai pasal 1 angka 16 Perbub Bekasi nomor 5 tahun 2018, yang memmpunyai hak pilih adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan, yaitu terdaftar sebagai pemilih dan berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara, tidak terganggu jiwanya, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dikatakan, pemilihan umum terkahir dilakukan, yaitu Pilgub Jawa Barat tanggal 27 Juni 2018 lalu, di mana pemilih terdaftar di Desa Sriamur 13.392 orang, namun dalam Pilkades menjadi 15.259 orang. Pihaknya menduga adanya pemilih ganda, bahkan Panitia Pilkades diduga memasukkan pemilih ganda dengan mencantumkan nama yang sama dan mencoblos berkali-kali. Dalam laporan itu, dilampirkan nama-nama pemilih yang lebih dari 1 kali mencoblos, bahkan ada yang 41 kali. Panitia juga diduga memasukkan nama-nama yang tanpa melampirkan tanggal lahirnya, termasuk seorang warga yang masih terdaftar sebagai warga desa Kuala, Kecamatan Sibolangit, Sumatera Utara tanggal 7 Mei 2018, sehingga jelas melanggaran ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf d Perbup Bekasi.
Tindakan tidak profesional itu, melawan hukum dan adanya keberpihakan untuk memenangkan calon tertentu yang jelas-jelas bertentangan dengan dengan ketentuan pasal 32 ayat (3) UU nomor 6 tahun 2017 tentang desa.
Terlapor juga mengerahkan Ketua RT/RW, Kadus untuk mendistribusikan surat undangan dan memberikan waktu kepada pemilih hingga pukul 16.00 WIB tanpa persetujuan calon-calon Kepala Desa serta membiarkan pemilih berkali-kali mencoblos.
Ditegaskan, pihaknya mendesak agar hasil Pilkades untuk periode 2018-2024 dibatalkan dan menyatakan calon Kades Eman Sulaeman Ejin didiskualifikasi dan meminta Panitia menggelar Pilkades ulang dengan calon Siti Nurhasanah dan Abdul Darip. (hem)
0 
0
