KOBEK KOTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta lebih aktif dalam melihat hukum administrasi dan kerugian negara yang ada di Kota Bekasi. Pasalnya, tindaklanjutpenegakanhukumterhadaphasilLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP)BPK yang didugamengandungunsurtindakpidana korupsi, hingga kini diduga belum semuanya dikembalikan ke kas daerah.
Hal ini disampaikan Ketua DPC Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kota Bekasi Herman Sugiyanto kepada Kobek, Jumat (21/4).“Di Kota Bekasi ada beberapa dinas yang sampai hari ini diduga belum memulangkan kelebihan pembayaran. Padahal ini atas LHP BPK 2015 nomor 40C/LHP/XVIII.BDG/05/2016, “ kata Herman Sugiyanto.
Dia pun memberikan contoh Dinas Kebersihan (Dinsih), Dinas Pendidikan (Disdik) dan yang lainnya, belum sepenuhnya mengembalikan sebagaimana temuan LHP BPK Kota Bekasi tahun 2015. Apalagi, setiap hasil pemeriksaan LHP BPK yang mengandung indikasi merugikan keuangan negara, seyogyanya harus dilaporkan kepada instansi berwenang, seperti kejaksaan dan Polri.
“Kewenangan BPK hanyalah menetapkan ganti rugi yang merupakan sanksi administrasi, sedangkan penegak hukum yakni menemukan adanya perbuatan pidana untuk selanjutnya memberikan sanksi pidana, “ jelasnya.
“Waktu yang diberikan 60 hari. Ternyata rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti dalam bentuk pengembalian kerugian negara oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi BPK, “ lanjutnya.(tgm)
