CIKARANG PUSAT, KOBEK – Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi meminta Kejaksaan Negeri Cikarang melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait perawatan mesin press di Pasar Induk Cibitung, yang dianggarkan di Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi.
“Kami dari LP3D meminta kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan KKN di Dinas Pasar Kabupaten Bekasi,” ujar Koordinator LP3D Ronny Harefa dalam rilisnya yang dikirim ke Kobek, Minggu (24/4).
Dikatakan Ronny, mesin pres sampah dalam bentuk pengadaan TPSS indoor mendapatkan anggaran pemeliharaan pada Tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp160 juta, pada 2015 sebesar Rp150 juta, pada 2016 sebesar Rp100 Juta. Namun, pemeliharaan mesin press tersebut diduga fiktif.
“Saat kami melakukan investigasi ke Pasar Induk Cibitung, mesin press tersebut sudah tidak berfungsi sejak 2014 sehingga kami menduga pemeliharaan tersebut fiktif.Dengan dugaan adanya sarat KKN di Dinas Pasar tersebut, kami dari LP3D sudah melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Cikarang,” jelas Ronny.
Diberitakan sebelumnya, LP3D mempertanyakan mesin press sampah yang kurang bermanfaat, yang dikelola UPTD Pasar Induk Cibitung. Padahal anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan tersebut mencapai miliaran rupiah dan biaya perawatannya mencapai ratusan juta rupiah.
Ronny Harefa mengatakan, mesin press yang diadakan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasisudah tidak berfungsi dalam kurung waktu dua tahun terakhir. Padahal, volume sampah di Pasar Induk Cibitung sangat banyak. (*/kbk)
