KOBEK KOTA – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Kadisperkimtan) Kota Bekasi Dadang Ginanjar diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terkait dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini Pondokgede, Senin (15/5).
Sebelumnya, Dadang Ginanjar dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejari, Rabu (10/5). Namun, pejabat eselon dua Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi itu mangkir dan tidak menghadiri panggilan penyidik.
Pantauan Kobek, Dadang Ginanjar tiba di gedung kejaksaan sekitar pukul 14.37 tanpa didampingi siapa pun, termasuk pelaksana kegiatan. Namun, dia tidak langsung memasuki ruang penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Dia beserta jajarannya melakukan acara untuk meminta pendampingan hukum di aula pos pelayanan hukum Kejari terkait pengadaan tanah yang akan dilakukan oleh Pemkot Bekasi.
Kepada Kobek, Dadang Ginanjar mengaku tidak bisa menghadiri panggilan kejaksaan dengan alas an ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan.
“Rabu kemarin (10/5) kita lagi ada tugas, jadi tidak bisa datang ke kejaksaan, ” kata Dadang Ginanjar, usai acara pengadaan tanah.
Kemudian sekitar pukul 16.00, Dadang Ginanjar langsung menaiki tangga gedung kejaksaan menuju lantai dua tempat pemeriksaan. Dia enggan bercerita banyak kepada media terkait dugaan korupsi di dinas yang dipimpinnya.
Menurut Dadang, penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini Pondokgede yang sedang dilakukan kejaksaan seharusnya dihormati.”Inikan sedang berproses, ” katanya.
Ditanya adanya dugaan intervensi yang dilakukan kenalan Dadang Ginanjar di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), dia hanya melemparkan senyum kepada wartawan, seperti membenarkan isu yang berkembang.
“Wah hebat sekali, memang kenapa. Enggak ada itu. Itu tidak benar. Tapi, saya sering komunikasi kok ke sana,” jelasnya.
Sebelumnya, Kejari Kota Bekasi mengajukan permohonan ke Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK-P) Jawa Barat untuk mengetahui kerugian negara dalam proyek pembangunan Stadion Mini Pondokgede. Hal itu dibenarkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Bekasi Febrianda Ryendra kepada Kobek, belum lama ini.
Menurutnya, pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mini Pondokgede sudah memasuki tahap penetapan tersangka. Artinya, pengumpulan bahan keterangan (baket) dan bukti-bukti sudah lengkap. Tinggal menunggu hasil audit BPK-P untuk mengetahui kerugian negara yang terjadi dalam proyek tersebut.
“Kami sudah mengajukan permohonan investigasi tentang kerugian negara ke BPK Provinsi Jawa Barat. Setelah mengetahui kerugian negara, baru kami segera menetapkan nama-nama tersangkanya,” ujar Ferianda kepada Kobek.
Menurutnya, surat permohonan diajukan Selasa (2/5) ke BPK-P. Febrianda punya keyakinan hasil audit tersebut dapat diketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Mudah-mudahan saja hasilnya cepat diketahui biar kami bisa menetapkan nama-nama tersangka,” tandasnya.
Seperti diketahui, proyek pembangunan Stadion Mini Pondokgede tahun 2015 dan 2016 diduga ada kekurangan volume pekerjaan sehingga tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.
Pada tahun 2015, pembangunan stadion mini tersebut dikerjakan CV Cipta Karya dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar. Kemudian dilanjutkan tahun 2016 oleh PT Antippada Bratasena dengan nilai kontrak Rp3,7 miliar.
Dalam pelaksanaan pembangunan, diduga pipa instalasi listrik berada di luar tembok atau dinding dan tidak tertanam di dalam tembok. Kemudian, sesuai spek harusnya ada dua ruang ganti atlit di sebelah kanan dan kiri podium, namun fakta di lapangan tidak sama.
Pembangunan stadion mini tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi mendorong masyarakatnya agar gemar berolahraga. Stadion mini yang dimaksud berupa lapangan sepakbola yang dilengkapi dengan area tribun penonton, lintasan jogging, serta fasilitas pelengkap seperti kamar mandi dan mushola.
Stadion mini di Kecamatan Pondok Gede merupakan yang dibangun mulai dari nol. Sedangkan di Bekasi Timur dan Mustikajaya sudah ada lapangan eksistingnya. Setelah di tiga kecamatan tersebut, rencananya Disperkimtan akan kontinyu membangun stadion mini hingga seluruh kecamatan di Kota Bekasi memiliki masing-masing satu buah. Namun sangat disayangkan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sudah terindikasi penyimpangan. (tgm)
