KOBEK KOTA – Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Wawan Muhammad Ridwan mengaku sudah ada beberapa penegak hukum yang datang untuk memeriksa jajaranya terkait penggunaan dana sumbangan awal tahun (SAT) tahun ajaran 2015/2016, bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) pusat, dan belanja barang jenis laptop.
“Terkait penggunaan dana SAT dan Bosda, saya sudah diperiksa KPK. Tapi alhamdulilah semua lancar. BPK juga kemarin sudah masuk, karena tidak ada yang dobel. Jika dobel ada temuan, “ kata Wawan kepada Kobek, Senin (8/5).
Menurutnya, pihak Provinsi Jawa Barat tidak mampu untuk membiayai sekolah. Sehingga, dana sekolah tahun ajaran 2016/2017 yang ada dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih mereka gunakan.
Padahal, mulai 1 Januari 2017 SMAN dan SMKN yang ada di Kota Bekasi bukan lagi tanggungjawab Pemkot, melainkan tanggungjawab Provinsi Jawa Barat.“Operasional berjalan, soalnya sampai sekarang provinsi itu tidak mampu membiayai sekolah. Sedangkan dana Bosda kemarin dari Pemkot tahun 2016 Rp170 ribu persiswa. Sekarang anggaran dari bos provinsi hanya lima puluh tiga ribu rupiah, “ katanya.
Menurut Wawan, penggunaan dana untuk operasional sekolah selayaknya Rp4 juta persiswa. Tapi, ketika ditanya terkait adanya dugaan penggunana dana yang tumpang tindih selama ini, Wawan terkesan mencari pembenaran.
“Kita hanya dapat bantuan dana dua juta rupiah dan kurang pak persiswa. Sedangkan buat honorarium dari bosda pusat, dan SAT tidak ada tumpang tindih, “ kelitnya.
Tempat terpisah Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Kota Bekasi Mawar, menolak jika mereka disalahkan dalam penyusunan dan pelaporan dana SAT dan Bosda pusat. Alasan Mawar, seorang Kepsek itu bukanlah administarsi keuangan. Dia justru menuding hal itu terjadi karena kurangnya pembinaan dari dinas.“Mungkin harus ada pembinaan dari inspektorat, kita juga harus memajukan pendidikan. Mungkin saja kesalahan administarsi, “ kata Mawar kepada Kobek, belum lama.
Ditanya soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 tentang dana SAT sampai tiga miliar lebih tersimpan di bendahara SAT, Mawar langsung membantahnya.
“Tidak ada uang SAT tersimpan di kas bendahar. Buat apa kita menyimpan uang itu di sekolah. Mungkin BPK anggapannya seperti itu, secara global, “ jelasnya.
Informasi yang diperoleh Kobek, rekapitulasi dana SAT Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi dengan komite sekolah jauh berbeda, dana SAT tahun ajaran 2015/2016 di Disdik pada 32 sekolah dalam hal laporan honorarium non Pegawai Negeri Sipil (PNS), belanja barang jasa dan aset diduga tumpang tindih dengan Bosda pusat.(tgm)
