Febrianda Ryendra
KOBEK KOTA – Sejumlah pejabat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtah) Kota Bekasi akan diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi, Rabu (15/3). Mereka akan dimintai keterangan seputar pembangunan Stadion Mini Pondokgede yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi.
Rencana pemeriksaan itu dibenarkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bekasi Febrianda Ryendra kepada Kobek, Jumat (10/3). Menurutnya, proyek pembangunan Stadion Mini Pondokgede tahun 2015 dan 2016 diduga ada kekurangan volume pekerjaan sehingga tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.
Menurut Febrianda, pada tahun 2015 pembangunan stadion mini tersebut dikerjakan CV Cipta Karya dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar. Kemudian dilanjutkan tahun 2016 oleh PT Antippada Bratasena dengan nilai kontrak Rp3,7 miliar.
Dalam pelaksanaan pembangunan, kata dia, pipa instalasi listrik berada di luar tembok atau dinding dan tidak tertanam di dalam tembok. Kemudian, sesuai spek harusnya ada dua ruang ganti atlit di sebelah kanan dan kiri podium, namun fakta di lapangan tidak sama.
“Jadi, hari Rabu kami akan periksa empat orang pejabat Disbangkim karena status pengusutan kasus ini sudah dinaikkan dari puldata dan baket menjadi penyelidikan sesuai Sprin Lid No.01/02.25/Dek.3/02/017 tanggal 23 Februari 2017,” kata Febrianda.
Keempat pejabat yang akan dipanggil hari Rabu, antara lain Kepala Disperkimtah Kota Bekasi Dadang Ginanjar, kepala bidang dan kepala seksi.
Ketika disinggung nama calon tersangka dalam kasus tersebut, Febrianda belum bisa menjelaskan. Alasannya, karena masih tahap penyelidikan. Menurut dia, penetapan tersangka dapat dilakukan setelah masuk tahap penyidikan dan nilai kerugian negara sudah diketahui berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Febrianda, pihaknya saat ini masih fokus melakukan penyelidikan sejumlah kegiatan proyek Disperkimtah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, PDAM, dan sejumlah laporan masyarakat yang masuk ke Kejari Bekasi.
“Semua laporan masyarakat soal dugaan korupsi, pasti kami tindaklanjuti. Saya juga punya target dalam waktu tiga bulan sudah dapat menetapkan nama tersangka,” ujar Febrianda sambil menghimbau agar pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak menanggapi oknum yang membawa-bawa namanya untuk kepentingan tertentu.
Sementara itu, Kepala Disperkimtah Kota Bekasi Dadang Ginanjar mengaku tidak gentar diperiksa tim penyidik Kejari Bekasi. Hal itu disampaikan kepada Kobek Jumat (10/3) saat menyaksikan pertandingan sepak bola antara tim Porda Kota Bekasi dengan tim Bhayangkara di Stadion Candrabaga.
Dia mengaku sudah mengetahui bakal diperiksa penyidik Kejari Bekasi terkait indikasi korupsi pembangunan Stadion Mini Pondokgede. Tapi, kata dia tidak ada masalah dalam pembangunan tersebut.
“Tidak ada masalah. Kalau dipanggil ya kita hadapi aja biar ketahuan masalahnya dimana. Kita liat aja nanti seperti apa hasil pemeriksaannya,” ujar Dadang kepada Kobek, seperti tidak punya masalah.
Ketika ditanya apakah pelaksanaan pembangunan Stadion Mini Pondokgede sudah dikerjakan pihak ketiga sesuai spesifikasi dalam kontrak kerja, Dadang tidak mau memberi komentar.
Seperti diketahui, Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbangkim) Kota Bekasi yang saat ini berubah nama menjadi Disperkimtah, mengerjakan pendirian tiga stadion mini di kawasan kecamatan mulai tahun 2015. 2016.
Pembangunan stadion mini tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi mendorong masyarakatnya agar gemar berolahraga. Stadion mini yang dimaksud berupa lapangan sepakbola yang dilengkapi dengan area tribun penonton, lintasan jogging, serta fasilitas pelengkap seperti kamar mandi dan mushola.
Stadion mini di Kecamatan Pondok Gede merupakan yang dibangun mulai dari nol. Sedangkan di Bekasi Timur dan Mustikajaya sudah ada lapangan eksistingnya.
Setelah di tiga kecamatan tersebut, Disbangkim juga akan kontinyu membangun stadion mini hingga seluruh kecamatan di Kota Bekasi memiliki masing-masing satu buah. Namun sangat disayangkan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sudah terindikasi penyimpangan. (gar)
