KOBEK KOTA – Indikasi korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bekasi, terus diselidiki tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. Dalam waktu dekat, proyek pembangunan folder di Perumahan Danita Kecamatan Bekasi Timur yang menghabiskan Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) miliaran rupiah, segera ditingkatkan dari fuldata ke penyelidikan.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Bekasi Febrianda Ryendra kepada Kobek, Jumat (10/3). Menurutnya, pembangunan folder air tersebut menjadi salah satu pintu masuk untuk mengungkap indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara di DPUPR.
Bukan itu saja, DPUPR juga melakukan biaya pemeliharan di tempat yang sama hingga ratusan juta rupiah di tahun 2016 hanya selang hitungan bulan, karena tandon itu sudah mulai rusak.
“Sudah dua bulan lebih tim kita mengumpulkan data terhadap pekerjaan folder ini, “ kata Febrianda Ryendra kepada Kobek.
Dalam pembangunan folder Perumahan Danita Kecamatan Bekasi Timur, kata dia, APBD yang digelontorkan Rp4,1 miliar lebih. Tapi, pelaksanaannya diduga tidak sesuai spesifikasi. Proyek itu dikerjakan PT Asgaria Utama dengan nomor kontrak 602.1/11-Disbimarta/SP/III-99.
Anehnya, di tahun berikutnya sudah keluar biaya pemeliharaan saluran dengan anggaran Rp903.877.000 dengan pelaksana CV Fujiyama Abadi. Dengan nomor kontrak 602.1/02-Dibimarta/SP/16.197g.
“Kasus ini sedang kita tingkatkan lagi ke penyelidikan, dan tidak menutup kemungkinan akan meningkat ke penyidikan, “ tegas Febrianda.
Menurut Febri sapaan akrab Febrianda Ryendra, dalam pengusutan tindak pidana korupsi, masyarakat diharap sabar, biarkan tim penyidik kejaksaan bekerja.
Tempat terpisah, Ketua LSM Peduli Anak Bangsa (PAB) Kota Bekasi Halder Sinurat, menyambut baik sikap tegas yang diambil Kejari Bekasi terhadap pelaku korupsi proyek pembanguan. Dia berharap pengusutan kasus pembangunan folder air tersebut segera ditingkatkan ke penyedikan hingga ada yang bertanggungjawab, khususnya terhadap folder Perumahan Danita.
“Kita menyambut baik sikap kepekaan Kejari Bekasi terhadap pelaku yang diduga main mata dengan kontraktor untuk menggerogoti APBD, “ kata Halder Sinurat kepada Kobek, Sabtu (11/3).
Menurut Halder, dirinya siap membantu kejaksaan dalam memberantas mafia proyek yang ada di Kota Bekasi. Pasalnya, kata Halder, dirinya sudah beberapa kali melaporkan kontarkor nakal dan oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ke penegak hokum, tapi terkesan perkara itu jalan di tempat.
“Lembaga saya siap mendukung kejaksaan dalam melakukan perubahan. Saya berharap kasus ini tidak diam di tempat. Saya berharap dalam kasus ini segera ditetapkan tersangkanya, “ pintanya. (tgm)
