KOBEK CIKARANG–Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Peduli Pembangunan Dan Ekonomi Rakyat (Garda-P3ER) Cabang Bekasi Maruli JPM mengatakan, kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Kabupaten Bekasi harus dituntaskan dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.
Maruli mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang menangani kasus dugaan korupsi, pengadaan incenerator bersumber dana APBD 2013 yang melibatkan Kepala Dinas Kesehatan dan stafnya.
Ia berharap Kejaksaan fokus kepada aktor pembuat kebijakan yang akhirnya merugikan keuangan negara itu. Dalam kasus ini, tidak hanya mencari atau menjadikan pegawai Dinkes sebagai tersangka, tapi aktornya harus diseret ke meja hijau dan menerima hukuman yang setimpal. “Saya berharap agar Kejari tetap konsisten terhadap komitmen institusinya dalam menindak pelaku korupsi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun diminta menuntut tersangka dengan hukuman maksimal supaya kasus ini dapat jadi pembelajaran bagi pejabat lainnya khususnya di jajaran Pemda Kabupaten Bekasi. Bahkan, siapa pun yang terlibat supaya diusut dan diseret ke meja hijau”, katanya.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Moharmansyah Boestari terlibat dalam kasus bernilai miliaran rupiah itu.
Penuntasan kasus ini, diharapkan bisa sebagai efek jera. Hukuman yang setimpal kemungkian membuat pejabat lainnya berpikir panjang untuk melakukan penyimpangan anggaran. Kasus ini, tidak hanya pada kerugian negaranya saja, tetapi niat dan prilaku pejabat itu yang harus diberantas.
Maruli sangat berterimakasih karena kasus yang dilaporkannya ke Kejari Cikarang sesuai laporan nomor 212.A/Lap.Info/Sek Garda P3ER tertanggal 2 November 2014, akhirnya diusut hingga ke persidangan. Kasus itu, hampir setahun mandeg, namun akhirnya diusut. Patut diapresiasi kinerja Kejari Cikarang, katanya.
Terciumnya kasus itu, dari LKPJ Bupati Bekasi terkait pengadaan 17 Unit alat Incenerator untuk 17 Puskesmas dengan nilai anggaran setiap puskesmas sekitar Rp150 juta. Dari 17 Incenerator, 4 di antaranya bersumber RKA DPA Dinas Kesehatan, sementara 13 lainnya bersumber dari RKA DPA Puskesmas.
Tetapi dari investigasinya, 13 Unit RKA DPA Puskesmas, ternyata Puskesmas tidak pernah mengusulkan permohonan kebutuhan pengadaan Alat Incenerator baik secara lisan maupun melalui RKA DPA kepada Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran,” katanya.
Bahkan, proyek itu diduga tidak memiliki kajian sesuai prosedur untuk penggunaan pemusnah limbah. Dan limbah medis puskesmas diserahkan ke pihak ketiga, sesuai perjanjian pihak puskesmas melalui MoU. Pihaknya, terus mengikuti perkembangan kasus itu.(man)
