KOBEK KOTA – Tugas pokok dan fungsi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi mulai dipertanyakan sejumlah kalangan. Pasalnya, perencanaan dan pelaksanaan beberapa kegiatan proyek pembangunan di Kota Patriot Bekasi ini diduga masih banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan rencana anggaran biaya (RAB).
Pembangunan yang diduga tidak sesuai spek, terjadi dalam penataan pedestrian dan pembangunan saluran air Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan senilai Rp25 miliar lebih. Kegiatan ini dilaksanakan PT Lagoa Nusantara (PT LN). Kemudian, pembangunan saluran di perumahan Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara yang memaksa Walikota Bekasi Rahmat Effendi turun ke lokasi pembangunan.
Menurut salah satu pemerhati pembangunan di Kota Bekasi, sesuai fungsinya TP4D mendampingi, pengawal setiap kepala daerah yang akan melaksanakan program pembangunan. Tujuannya, agar tidak ada lagi ketakutan pejabat saat menggunakan dana pemerintah.
Dalam praktiknya, TP4D tidak akan tumpang tindih dalam melaksanakan pengawasan dengan Badan Pengawasan dan Keuangan Provinsi (BPKP), sebab keberadaannya memiliki tujuan yang sama, agar tidak terjadi penyimpangan.
“Mekanismenya, setiap kali mereka melakukan kegiatan program pembangunan, pemimpin daerah bisa komunikasi dengan TP4D agar mereka tak takut lagi. Jadi, pihak kejaksaan memberikan pendampingan dan pengawasan berupa pendapat hukum,” katanya kepada Kobek, Jumat (18/11)
Namun demikian, pemerhati yang biasa mangkal di lingkungan Disbimarta Kota Bekasi dan tidak mau disebut namanya itu mengingatkan, dengan pendampingan ini bukan berarti institusi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) “mengamini’ jika ada penyimpangan.
“Bila dalam perjalanannya, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan terjadi penyimpangan, ya pihak kejaksaan (TP4D) harus melakukan tindakan hukum tegas. Bagaimana pun, mereka harus mengamankan uang rakyat,” katanya.
Informasi yang diperoleh Kobek, TP4D di Kota Bekasi diketuai Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Bekasi Ferly Sarkowi. Sedangkan wakilnya adalah Diana, Kasi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara). Kedua pejabat kejaksaan ini, informasinya segera pindah tugas. Ferly Sarkowi akan menjabat Kasi Datun Kejari Cibong, Diana akan menjabat Kasi Pidana Umum Kejari Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, dasar pembentukan TP4D adalah Instruki Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan jaksa agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukkan TP4D Kejaksaan RI.
Tugas dan fungsi TP4D harusnya melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan pemerintah dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan persuasif dan preventif, memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan BUMN mulai dari aspek perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, perizinan agar berjalan secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan.
Dengan adanya TP4D, permasalahan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan administrasi maupun keuangan strategis di masing-masing SKPD baik secara internal atau permasalahan yang dihadapi dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, tata cara melakukan permohonan untuk mendapatkan layanan harusnya dapat diatasi, karenaa TP4D akan memberikan penjelasan untuk mendapatkan legal opinion dan legal understanding.
Anehnya, keberadaan TP4D di Kota Bekasi nyaris tidak berfungsi. Parahnya lagi, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Kadisbimarta) Kota Bekasi Tri Adhianto terkesan bebas melakukan ploting paket proyek kepada kontraktor tertentu. TP4D kemana? (red)
