KOBEK KOTA – Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menilai proses pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baghasasi (PDAM-TB) ke PDAM-TP (Tirta Patriot) berjalan lambat. Padahal, target pemisahannya adalah Desember 2016.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, keterlambatan terjadi karena terganjal berbagai masalah teknis. Untuk itu dia berharap masing-masing pemilik saham yakni Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menyikapinya.
Dia mengatakan, aset PDAM selama ini dimiliki kedua pemerintahan tersebut untuk kebutuhan distribusi air bersih kepada masyarakat kota dan kabupaten Bekasi. Tapi, pembahasan terkait bagian kepemilikan saham pun hingga saat ini masih belum ada kejelasan.
“Walikota Bekasi Rahmat Effendi harus berani mendorong agar secepatnya masalah asset ini selesai. Karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih,” katanya, Jumat kemarin.
Menurut dia, kepemilikan oleh dua pemerintahan itu sudah berlangsung selama lebih kurang sudah 17 tahun, tapi pemisahan masih alot. Padahal kebutuhan air bersih bagi warga Kota Bekasi itu sangat vital.
Dualisme kepemilikan asset ini, katanya, menjadikan pelayanan tidak berjalan seimbang di antara kedua daerah. Sementara di sisi lain Kota Bekasi sudah memiliki BUMD Tirta Patriot yang selama ini juga memasok kebutuhan air bersih di wilayah Kota Bekasi.
Sebelumnya, Direktur Umum PDAM TP Sugiyanto kepada Kobek mengatakan, aset PDAM TB di wilayah Wisma Asri dan cabang pembantu Harapan Baru, Kota Bekasi akan resmi diambil mulai 1 November 2016.
Menurutnya, pemisahan jaringan, pengelolaan dan karyawan resmi dilakukan mulai 1 November 2016. Dia juga mengakui bahwa kedua wilayah itu selama dalam pengusaaan PDAM Tirta Bhagasasi belum memiliki water trade production (produksi perdagangan air).
“Kami ingin melakukan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Makanya pemisahan kedua wilayah itu kami prioritaskan. Mudah-mudahan pemisahan seluruh asset PDAM Tirta Bhagasasi ke PDAM Tirta Patriot sudah tuntas akhir tahun ini,” ujar Sugiyanto.
Dia mengakui, hingga saat ini prose pengambilalihan masih sedang dibahas. Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat juga tengah membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. (red)
