KOBEK KOTA – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Sayangnya jajaran Kota Bekasi belum semuanya terbuka tentang kebijakan pemerintah daearah. Seperti kepala bidang (Kabid) kas daerah ( Kasda) Kota Bekasi yang dipimpin Mimik Suhendri, ketika awak media ingin mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan, dia terkesan alergi dan selalu menghingdar dari wartawan.
“Nanti jam 11 posisi saya di Pekayon. Nanti di Setda kebetulan rapat disana, “ Mimik membuat alasan melalui pesan singkat kepada Kobek Jumat (3/2).
Anehnya ketika wartawan mengikuti permintaan agar menunggu dirinya datang dari luar ruang kerjanya, hingga waktu yang ditentukan, dia malah berkelit lagi sedang melakukan rapat.
Padahal tidak tanggung-tanggung awak media sudah menunggu hampir lima jam lebih.
“Lagi rapat bentar lagi, “ tulisnya dengan enteng.
Padahal undang-undang KIP ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Juga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dan mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (tgm)