KOBEK KOTA – Siswa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) Negeri di seluruh Jawa Barat (Jabar) dibebaskan dari biaya ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Demikian surat edaran Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ahmad Hadadi, belum lama ini.
Surat edaran nomor 422.1/4705 Set.Disdik Bandung 31 Januari 2017 tersebut dikeluarkan untuk menindak lanjuti surat edaran Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) nomor 1 tahun 2017 tentang UNBK tahun ajaran 2016/2017 sebagai optimalisasi seluruh komputer yang ada. Dengan begitu, UNBK di sekolah Madrasah dapat dilaksanakan secara mandiri atau menggabung ke sekolah pelaksana UNBK.
Dalam surat edaran ada lima poin yang harus dipatuhi SMA-SMK negeri. Seperti poin tiga, bagi SMA-SMK negeri yang digabungi atau yang mengizinkan sekolah lain menggunakan fasilitas sarana prasarana UNBK. Dilarang memungut biaya atas fasilitas sarana prasarana UNBK, yang tercatat sebagai milik penyelenggara UNBK.
Poin empat, SMA-SMK negeri baik yang melaksanakan UNBK secara mandiri atau menggabung, dilarang memungut biaya pada peserta didik atau orang tua siswa, yang peruntukannya digunakan untuk pemenuhan sarana prasarana UNBK.
Sedangkan poin kelima, apabila fasilitas sarana prasarana UNBK yang tercatat milik SMA-SMK negeri tidak mencukupi, maka sekolah Madrasah yang menggabung atau menggunakan fasilitas UNBK dapat melengkapi kekurangannya. Dan diupayakan atau didanai secara mandiri oleh sekolah Madrasah yang menggabung atau malaksanakan UNBK.
Sayangnya, SMA Negeri 10 di Jalan Flamboyan Raya Perumahan Harapan Indah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi berdalih tidak melakukan pungutan kepada orangtua murid. Tapi lebih kepada sumbangan dengan berdasarkan musyawarah komite bersama orang tua murid. Alasanya, pihak sekolah masih kekurangan komputer sebanyak 45 pc dari 127 pc.
“Saya tidak sepakat bahasa pungutan. Abang baca suratnya, ada bahasa sejenis pungutan nggak. Dan yang lebih tepat menanggapi adalah komite bang, “ kata Waluyo, kepsek SMAN 10 kepada Kobek, Sabtu pekan lalu.
Menurut Waluyo, dirinya beserta komite tidak mau dikatakan melakukan pungutan terhadap orang tua murid. Padahal dalam surat 02/KomiteSMAN10/1/2017, Bekasi 1 Febuari 2017 pada poin ketiga seperti ada keharusan barang itu disediakan tepat pada waktunya. Begini bunyinya, pada tanggal 13 Febuari 2017 sudah harus menyediakan komputer untuk UNBK dan persiapan simulasi ke dua (terakir).
“Bang tolong cari pengertian antara pungutan dan sumbangan. Dan baca suratnya apa sumbangan atau pungutan. Pungutan itu di tentukan besar rupiah dan waktunya juga sepihak. Itu pungutan, trus kalau sumbangan abang tentu paham maknanya. Trus yang di lakukan komite 10 apa bang, abang sudah hubungi belum komite 10, “ kelitnya.(tgm)
