KOBEK KOTA – Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Lintong Ambarita, mengklaim bahwa jajarannya sudah menerbitkan izin pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak tahun 2009.
Menurut Lintong, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah mendirikan rumah MBR berbentuk Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jalan Underpass Bekasi Timur.
Tapi, informasi yang didapat Kobek, Rusunawa yang dibangun oleh Pemkot bekerja sama dengan pemerintah pusat, bukan diperuntukan buat MBR saja.
“Menurut kami untuk perumahan MBR yang sudah kami terbitkan izinya tahun 2009, bentuknya Rusunawa, “ kata Lintong kepada Kobek, belum lama ini.
Sementara Walikota Bekasi Rahmat Effendi, belum lama ini ketika ditanya Kobek baru akan membangun MBR di Mustika Jaya. Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64/2016 tentang pembangunan perumahan MBR, Pemkot belum menerapkannya.
Padahal, dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, diatur bahwa dalam pembangunan rumah susun komersial, pengembang wajib menyediakan rumah susun umum untuk MBR sekurang-kurangnya 20 persen dari total luasan lantai rumah susun komersial yang dibangun.
“Dilihat kewenangan dimana, “ kata Rahmad Efendi, belum lama ini.
Ditanya masih adanya pengembang besar di Kota Bekasi yang tidak mengikuti aturan pemerintah pusat tentang lahan perumahan bagi MBR. Kata Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi, dengan enteng dan terkesan membela pengembang.
“Mana ada yang mau rugi, “ katanya.
Menurut PP ini, MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Hal tersebut berdasarkan pasal 13 huruf g, Pasal 14 huruf i, pasal 15 huruf n, dan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
Perumahan MBR dibangun untuk luas lahan tidak lebih dari 5 hektar dan paling kurang 0,5 hektar atau 5000 meter persegi serta berada dalam 1 lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah tapak.
Adapun lokasi pembangunan perumahan MBR sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pasalnya, pembangunan perumahan MBR harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri PUPR. (tgm)