KOBEK KOTA – Tim Pengawalan, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi melakukan penyuluhan hukum kepada sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Rabu pekan lalu.
Kegiatan itu dilaksanakan agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Patriot ini sesuai dengan spesifikasi dan rencana anggaran biaya (RAB).
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi Didi Suhardi, TP4D berfungsi untuk melakukan pendampingan dan pengawal setiap kepala daerah yang akan melaksanakan program pembangunan. Dengan demikian, tidak ada lagi ketakutan pejabat saat menggunakan anggaran pemerintah.
Dalam praktiknya, kata Didi, TP4D tidak akan tumpang tindih dalam melaksanakan pengawasan dengan Badan Pengawasan dan Keuangan Provinsi (BPKP), sebab keberadaannya memiliki tujuan yang sama, agar tidak terjadi penyimpangan.
“Mekanismenya, setiap kali mereka melakukan kegiatan program pembangunan, pemimpin daerah bisa komunikasi dengan TP4D agar mereka tak takut lagi. Jadi, pihak kejaksaan memberikan pendampingan dan pengawasan berupa pendapat hukum,” katanya.
Menurut Didi, adanya alasan beberapa SKPD tentang lemahnya serapan anggaran yang terealisasi akibat rasa takut disalahkan dan ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa, hal seperti itu bukan alasan. Menurut dia, kepala SKPD yang bersangkutan bisa konsultasi kepada tim TP4D.
“Anggaran banyak tidak terserap, mereka takut dikriminalisasi dan dijadikan tersangka, juga terdakwa, “ kata dia.
Didi menegeskan, jangan sampai ketika melakukan pekerjaan pembangunan pemerintah dan ditemukan bukti kerugian Negara, baru mereka meminta TP4D mengawal dan konsultasi hukum.
“Nah itu yang tidak pas, “ ucapnya.
Menurutnya, masih ada pejabat Pemkot yang tidak mengerti seperti apa mekanisme kerja TP4D. Sehingga mereka menilai TP4D ikut serta dalam melakukan pekerjaan pembangunan pemerintah.
“Mari sejak awal kita bicarakan mekanisme prosedur persyaratan seperti apa. Sehingga pekerjaan itu bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “ jelasnya.
Dia menyatakan, TP4D tidak bisa ikut dan mencampuri pekerjaan pemerintah Kota Bekasi. Akan tetapi, TP4D hanya bisa membimbing agar pekerjaan itu benar dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Kita itu berada di luar, tidak mencampuri urusan ke dalamnya. Tapi kita membimbing dalam artian mensosialisasikan kepada mereka secara normatif suapaya pelaksanannya bisa benar, “ tegasnya.
Menurut Didi, TP4D Kejari Bekasi itu sendiri dipimpin langsung oleh Kasi Intel Febrianda R. Dan wakilnya adalah Kasi Datun. Dia juga mengingatkan bahwa TP4D berbeda dengan pendampingan hukum.
“TP4D dari awal sampai akhir. Sedangkan pendampingan apabila ada sengketa. Tapi, sama-sama melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, “ katanya.
Seperti diketahui, dasar pembentukan TP4D adalah Instruki Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan jaksa agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukkan TP4D Kejaksaan RI.
Tugas dan fungsi TP4D melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan pemerintah dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan persuasif dan preventif, memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan BUMN mulai dari aspek perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, perizinan agar berjalan secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan.
Dengan adanya TP4D, permasalahan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan administrasi maupun keuangan strategis di masing-masing SKPD baik secara internal atau permasalahan yang dihadapi dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, tata cara melakukan permohonan untuk mendapatkan layanan harusnya dapat diatasi, karenaa TP4D akan memberikan penjelasan untuk mendapatkan legal opinion dan legal understanding. (tgm)
