KOBEK KOTA- Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi Hotman S Pane diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari), Senin (11/9).
Dia dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penggunaan dana hibah sebesar Rp350 juta yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tahun 2016.
Pantauan Koran Bekasi, Hotman pagi mulai pukul 10.30. Sebelum masuk ruang pemeriksaan, dia terlebih dulu kepala Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi Didi Suhardi. 15 menit di ruang Kajari, dia langsung keluar lewat pintu samping penerbangan dua tempat pemeriksaan.
Hotman datang mengenakan kemeja putih dengan corak kotak- kotak. Dia nampakdidampingi beberapa pengacara. Kepada wartawan, dia memilih diam dan tidak bersedia memberikan keterangan. Ketika ditanya tentang laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun 2016 Rp350 juta, tetap tidak mau menjawab.
Bahkan, ketika ditanya terkait kedatangan isterinya ke Kejari Bekasi, Rabu (6/9) Hotman juga enggan memberikan komentar, dia lebih banyak bungkam.
“Saya tidak mau komentar. Saya no comments, “ kata Hotman singkat, kepada Kobek.
Informasi yang diperoleh Kobek, pemeriksaan terhadap Hotman S Pane dijadwalkan penyidik, Kamis (7/9). Sayangnya, Hotman tidak memenuhi panggilan penyidikdengan alasan sedang kurang sehat.
Sebelumnya, penyidik Kejari Bekasi telah melakukan terhadap Ketua Koasi Suryadi, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Widodo Indrijantoro, bendahara dan staf Organda Reno Intan Astari dan Adi.
Pemeriksaan dilakukan karena dana hibah yang digelontorkan Pemkot lewat Dinas Perhubungan (Dishub) itu terindikasi korupsi.
Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, misalnya, untuk pembelian pendingin ruang satu PK Rp7 juta per unit. Kemudian, biaya pembangunan kantin Organda Rp35 juta. Pembelian nasi kotak Rp75 ribu per kotak. Beli buku materi Rp20 juta. Buku undangan Rp5 juta.Pembuatan kolam dan penataan taman Rp15 juta.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Widodo Indrijantoro usai diperiksa penyidik kejaksaan, Kamis (7/9) mengaku hanya dimintai keterangan seputar pencairan dana hibah yang digelontorkan kepada Organda.
“Saya hanya ditanya tentang pencairan dana hibah ke Organda. Kalau peruntukannyadisalahgunakan, tanya sama penggunanya, “ kata Widodo Indrijantoro kepada Kobek.
Menurutnya, BPKAD saat itu hanya mencairkan anggaran. Sedangkan dinas teknis yang menyetujui dana hibah tersebut adalah Dishub. Termasuk pengawasan penggunaan itu adanya di Dishub.
Selain Widodo Indrijantoro, Khotib, Sarifudin, Suparna, Saifulloh juga dipanggil sebagai saksi yang diduga namanya dicatut dalam peresmian kantor Organda. Pasalnya, mereka dituding mendapatkan masing-masing Rp2 juta saat peresmian kantor Organda.
Penyelidikan indikasi korupsi dana hibah Organda ini diduga ada intervensi Farida Limbong, isteri Hotman. Pasalnya, Rabu (6/9) dia datang menemui Kajari Bekasi Didi Suhardi menggunakan mobil CR-V B 1529 KJF.
Ketika ditanya Kobek, apakah kedatangan Farida Limbong untuk melakukan permohonan agar suaminya tidak jadi diperiksa penyidik, dia lebih banyak diam.
Farida Limbong datang menggunakan seragam lengkap penegak hukum berlogo Satya Adhi Wicaksana. Saat memasuki mobilnya, Farida meminta staf kejaksaanuntuk mengantarnya.
Ketika Suryadi selaku ketua Koasi diperiksa penyidik kejaksaan, dia didampingi Tatang Drajat. Menurut Tatang, kedatangan dirinya hanya menemani Suryadi yang dipanggil oleh kejaksaan. Dia juga meyakini pemanggilan itu terkait penggelontoran dana hibah ke Organda.
“Saya hanya menemani pak Suryadi. Kayanya sih terkait dana hibah, “ kata Tatang kepada Kobek, Rabu (6/9).
Tidak mau disalahkan, penyidik memberikan hak terperiksa untuk istirahat, sholat dan makan (ishoma). Suryadi yang menggunakan baju batik lengan panjang ketika keluar dari ruang penyidik, lebih banyak tersenyum kepada wartawan.
“Jangan tanya saya lah. Mendingan ditanyakan langsung kepada ketua Organda. Memang tentang dana hibah, “ jelasnya.
Ketika disinggung apakah benar setiap peserta dalam undang peresmian kantor Organda mendapatkan Rp2 juta. Dan apakah benar tanda tangan anda dipalsukan dalam pencairan dana Rp2 juta, hingga belanja nasi perkotak Rp75 ribu, Suryadi langsung menghindar.
“Waduh penyidik belum menanyakan itu. Mudah mudahan penyidik tidak tanya itu. Soalnya, saya baru diperiksa sebentar saja, saya sudah puyeng, “ katanya. (tgm)
