KOBEK CIKARANG-Garda Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat (P3ER) menyoroti sejumlah pembangunan di Kabupaten Bekasi yang dinilai tak berbanding lurus dengan keberhasilan daerah ini meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lembaga Swadaya Masyarakat ini,meminta BPKP melakukan audit terhadap sejumlah proyek yang diduga bermasalah..
Ketua Garda P3ER Maruli Manurung, mengatakan beberapa proyek yang sudah dikerjakan dinilai bermasalah. Namun, daerah ini bisa memperoleh WTP 2 kali berturut-turut. “Apakah, ketidakberesan dalam sejumlah proyek, tidak termasuk dalam penilaian BPK, sehingga Pemkab Bekasi tetap dinilai berhasil mengelola keuangan dan pembangunan,” katanya kepada Kobek.
Misalnya kasus jembatan di Muara Gembong yang diduga pembangunannya bermasalah, bahkan ada juga kegiatan yang dilaksanakan terindikasi melanggar aturan dan sangat berpotensi merugikan keuangan daerah yang sudah dilaporkan ke BPK untuk dilakukan Audit Investigasi (audit khusus), seperti pemeliharaan sarana milik Pemkab Bekasi.
Namun permasalahan seperti itu terkesan diabaikan para auditor BPK dalam memberikan Opini-nya, sehingga pihaknya meragukan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jabar dalam kewenangannya mengoreksi ketaatan hukum terhadap pelaksanaan APBD secara keseluruhan.
Garda-P3ER telah melaporkan dugaan ketidak taatan hukum dan meminta agar BPK Perwakilan Provinsi Jabar melakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung milik Pemkab Bekasi.
Maruli Manurung telah mengajukan permohonan secara tertulis ke BPKP Jabar, karena kurang yakin dengan kinerja BPKP dalam melakukan audit terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Bekasi, dan pemberian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Pemda Kabupaten Bekasi.
Surat itu dikirim ke BPKP Jabar setelah Garda P3ER melakukan koreksi atas penggunaan nilai realisasi anggaran dengan mencari informasi dari berbagai sumber dan turut melakukan investigasi terhadap sasaran objek penggunaan uang negara.
Berdasarkan fakta yang ditemukan, bahwa fisik 4 unit gedung asset milik Pemda Kabupaten Bekasi, sangat memprihatinkan dan terkesan tidak ada perawatan. Dan sebagai tindak lanjut temuan itu, diduga ada ketidakseseuaian besaran nilai penggunaan anggaran sebagaimana telah dilaporkan dalam rangkuman LKPJ Bupati Bekasi atas penggunaan APBD (kurun waktu 3 tahun dan secara khusus tahun 2016).
Karena itulah, Garda P3ER meminta BPK RI Perwakilan Jabar sebagai lembaga negara yang berfungsi menyelamatkan uang negara dari indikasi pelanggaran hukum sebagaimana peran fungsinya untuk memberikan atau penyampaian pendapat/opini yang berkekuatan hukum.
Dikatakan, pihaknya meminta BPKP melakukan audit investigasi/Spesial audit (pemeriksaan khusus), pengujian terhadap kepatuhan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan yang merugikan keuangan negara atas pemeliharaan mess tersebut. (tgm)
