KOBEK KOTA – Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Grand Kamala Lagoon (GKL) yang berlokasi di Jalan Raya KH Noer Ali No 3A Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dipertanyakan sejumlah kalangan. Pasalnya, hingga saat ini sebagian lahan sertifikat hak milik nomor 10108/Pekayon Jaya masih diblokir pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi.
Informasi yang diperoleh Kobek, pemblokiran sertifikat tanah milik almarhum J Nainggolan tersebut dilakukan pengacara Refer Harianja. Alasannya, karena J Nainggolan menjual tanah kepada GKL dan ingkar janji kepada pengacara yang mendampinginya dalam perkara nomor 274/Pdt.G/2009/PN.Bks
“Sebagian lahan GKL, sertifikatnya masih diblokir BPN. Jadi, bagaimana mungkin izinnya bisa keluar kalau sertifikat tanahnya masih diblokir,” ujar sumber Kobek, Jumat pekan lalu.
Sumber yang tidak mau disebut jati dirinya itu juga menyebutkan, nilai pembebasan lahan yang dilakukan GKL variatif. Mulai dari Rp1 juta permeter sampai Rp4,5 juta. Sementara total lahan J Nainggolan yang dibebaskan 21.000 m2.
Ketika hal ini ingin dikonfirmasi Kobek kepada Project Manager GKL Putu Adi Priyatna, tidak bisa ditemui. Sementara Legal Grand Kamala Lagoon Hafis Nurhadi ketika ditemui di kantornya, belum bisa memberikan keterangan yang detail tentang status perizinan dan nila harga tanah yang sangat variatif. Alasannya, karena masih baru menjabat legal GKL. Dia pun berjanji akan memberikan data yang sebenarnya.
“Ini proses pembebasan tahannya kalau saya tidak salah dari tahun 1994. Jadi harganya beda-beda, saya juga masih baru disini, “ kata Hafis kepada Kobek, Rabu (7/12).
Dia juga tidak mengetahui secara lengkap tentang harga dari keseluruhan tanah yang dimanfaatkan. Karena, ketika ada pembebasan lahan milik warga dia hanya mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan orang pusat.
“Ketika terjadi pembebasan, yang menangani itu kantor pusat. Karena dana besar, hanya pusat yang turun,” katanya.
Disinggung tentang perizinan yang diterbitkan Pemkot kata Hafis, Surat Izin Pendirian Mendirikan Bangunan (SIPMB) sudah dimiliki pihaknya selaku pengembang. Padahal, bagaimana caranya bisa keluar SIPMB sedangkan sertifikat masih dalam pemblokiran BPN.
Dia juga tidak bisa menjawab pertanyan Kobek, tentang adanya status tanah yang tidak memiliki sertifikat. Tetapi, pihak pengembang membayar tanah tersebut dengan harga tinggi. Apakah apertemen Grand Kamala Lagoon sudah sesuai peruntukannya. Mengingat rencana tata ruang yang sangat minim?
“Nanti bapak saya hubungi ketika sudah ada jawabanya dari pusat,” janjinya. (tgm)
