KOBEK KOTA – Sejumlah kegiatan proyek pembangunan di Kota Bekasi diduga sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Janji Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi Didi Suhardi melakukan pengusutan, terkesan hanya Omdo (omong doang). Akibatnya, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Kadisbimarta) Tri Adhianto selaku pengguna anggaran (PA) pun tidak tersentuh hukum.
Didi Suhardi, mantan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini, sebelumnya berjanji akan membidik indikasi korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pedestrian dan pembangunan saluran Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Termasuk dugaan plotingan sejumlah paket proyek yang dilakukan Tri Adhianto.
Namun, sejak Kamis (27/10) jabatan Kajari Kota Bekasi diserahterimakan Didik Istiyanta, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pemanggilan terhadap Kadisbimarta Tri Adhianto. Padahal, dia berjanji akan mengusut hingga tuntas dugaan korupsi yang terjadi di Kota Bekasi.Termasuk dugaan plotingan lelang proyek pekerjaan pelebaran Jalan Simpang Pasar Rebo- Komsen, Jatiasih.
“Terkait masalah itu, saya koordinasikan dulu dengan Kasi Intel. Kami pasti selidiki dan usut tuntas kalau ada indikasi plotingan proyek yang mengarah kepada gratifikasi dan korupsi,” ujar Didi Suhardi kepada Kobek sekitar 50 hari yang lalu.
Menurut pria kelahiran Majalengka 54 tahun silam itu, semua tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Bekasi akan diusut tuntas. Namun, setiap kasus akan dipelajari terlebih dulu dan diselidiki dengan melakukan ful data. Menurutnya, mengusut kasus-kasus korupsi perlu adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Janji Didi Suhardi terkesan Omdo. Terbukti, hingga saat ini pemanggilan terhadap Kadisbimarta tidak pernah dilakukan. Tidak heran, ketika puluhan wartawan mengatasnamakan ‘Rukun Jurnalis Bekasi’ menggelar diskusi membahas persoalan korupsi di Kota Bekasi, Didi Suhardi tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi melihat kinerja lembaga hukum dalam penanganan kasus korupsi belum berjalan maskimal dan memuaskan masyarakat Kota Bekasi. Hal itu dikatakan dalam acara diskusi membahas persoalan korupsi yang digelar ‘Rukun Jurnalis Bekasi’ di Alun-alun Kota Bekasi, Jumat (9/12) malam.
Uchok mencontohkan, sejak era Presiden Jokowi, arah pemberantasan korupsi tidak jelas. Salah satunya dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015.
“Instruksi Presiden ini justru menimbulkan kebingungan terhadap pemberantasan korupsi. Coba anda lihat sekarang di daerah, kejaksaan atau kepolisian jarang sekali menangani kasus korupsi. Ada pasal yang membuat bingung Polri dan Kejagung untuk melakukan penyelidikan. Malah masyarakat sekarang lebih memilih KPK untuk mengusut korupsi di daerah,” kata Uchok.
Ia juga menyinggung terkait pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkot Bekasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, hal itu bukanlah jaminan kalau Pemkot Bekasi bebas korupsi. Alasannya, ada satu daerah yang mendapatkan WTP, justru pimpinan daerah dan DPRD-nya masuk bui.
“Baru mendapatkan WTP sudah senang. Padahal, itu tidak jaminan suatu daerah bersih dari korupsi. Jangan mau dikibulin. Karena dalam audit BPK, hanya pengambilan sampel saja. Tidak sampai seratus persen. Paling hanya tiga puluh persen,” jelasnya.
Sementara itu, Dosen Unisma dan Jurnalis Senior Zulkarnain Alregar mengatakan, korupsi di Kota Bekasi sudah terbilang akut. Ditambah lagi perusahan pers yang tidak hidup dari menjual iklan.
“Korupsi di Kota Bekasi sudah sangat parah. Semua bermain, semua saling berkaitan,” kata Zulkarnain yang turut menghadiri acara diskusi tersebut.
Zulkarnain berharap semua elemen yang mengatasnamakan pengkritisi masih memiliki idealisme sehingga tidak masuk ke dalam lingkaran korupsi. Kemudian, para jurnalis muda bisa bersama-sama memerangi korupsi di Kota Bekasi.
Sedangkan Hamludin salah satu akademisi mengatakan, untuk bisa membongkar kasus korupsi dibutuhkan kerja keras dan ketelitian buat seorang jurnalis. Ditambah lagi, kerja jurnalis yang suka investigasi untuk mengungkap kejahatan korupsi.
“Butuh spirit jihad untuk bisa melakukan kerja-kerja investigasi. Kuncinya ada dalam diri masing-masing jurnalis,” kata Hamludin kepada jurnalis yang hadir.
Lebih lanjut kata Hamnludin, tekanan yang diberikan perusahan pers kepada jurnalis sedikit banyak akan berpengaruh besar terhadap kerja wartawan. Apalagi, hari ini banyak media lebih mengedepankan rating ketimbang hasil yang disampaikan kepada masyarakat lebih.
“Sekarang perusahan pers lebih memilih banyak berita, ketimbang hasil investigasi jurnalisnya. Karena, belum apa-apa wartawan sudah ditanya soal berita, setiap satu jam selalu dikontrol,” katanya. (tgm)
