KOBEK KOTA – Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, meminta masyarakat yang menjadi korban pungutan liar (Pungli) pembuat Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Bekasi Kota segera melapor ke Propam Polda Metro Jaya atau Markas Besar (Mabes) Polri.
Menurutnya, masyarakat bisa langsung melayangkan surat ke Propam agar mereka melakukan penyelidikan dan pemantauan dalam pembuatan SIM di Polresta Bekasi Kota. Pasalnya, belum lama ini kepala kepolisian Jenderal Tito Karnavian berkomitmen membersihkan praktek suap dan pungutan liar secara bertahap di luar dan dalam institusi kepolisian.
Hal itu dikatakan Uchok Sky Khadafi menanggapi pemberitaan Kobek terkait uang pelicin dalam pembuatan SIM di Polresta Bekasi Kota. Pasalnya, untuk memperoleh kelulusan ujian terori dan praktik yang biasa disebut dengan istilah ‘Uang Acc’ saat ini menjadi Rp650 ribu. Padahal, sebelumnya hanya Rp250 ribu untuk SIM A dan C.
Biaya itu, diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp120 ribu, uang kesehatan Rp25 ribu dan asuransi kecelakaan Rp30 ribu. Sehingga jika ditotal, biaya untuk mendapatkan SIM saat ini menjadi Rp825 ribu.
“Bikin surat saja ke Propam Polda Metro Jaya agar mereka segera melakukan penyelidikan dan pemantauan dalam pembuatan SIM di Polresta Bekasi Kota,” kata Uchok Sky Khadafi kepada Kobek, Sabtu (10/12).
Menurutnya, Propam juga harus bisa menjaga identitas pelapor agar tidak dikriminalisasi dalam hal melakukan pelaporan kasus yang melibatkan insitusi Polri. Karena, dalam hal ini pelapor bisa saja kena dalam melakukan penyuapan anggota polri.
“Kalau dia ingin melaporkan ke pihak Propam tidak kena. Apalagi dijadikan tersangka karena menyuap petugas, walaupun pelapor ingin pelayanannya cepat dan tidak dipersulit,” katanya.
Dia juga menghimbau agar masyarakat pemohon SIM yang sudah kena Pungli tidak takut melaporkan terjadinya pungutan diluar ketentuan yang berlaku ke Propam.
“Untuk masyarakat yang sudah kena Pungli cepat melaporkannya ke Propam Mabes Polri. Tanpa tanya dulu, Propam juga harus menjamin pihak pelapor kalau dia melaporkan,” tegasnya.(tgm)
