KOBEK KOTA – Kepala Bidang Perencanaan Dinas Tata Kota (Distako) Bekasi Erwin Guwinda, megakui adanya perubahan jalur Tol Bekasi Cawang dan Kampung Melayu (Becakayu) yang tadinya melintasi Jalan Raya Ahmad Yani hingga tembus Agus Salim.
Menurutnya, perubahan itu mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031.
“Ahmad Yani, Sumarecon, lintas Bayang Kara terus menyeberang jajar Agus Salim hingga Ganda Agung. Entar ada jalan wilayah utara lagi Cibitung Cimanggis, Cikarang Tanjung Priuk,” kata Erwin kepada Kobek Kamis, (15/12).
Menurut Erwin, pembangunan Tol Becakayu yang dilakukan oleh Pemerintah pusat adalah untuk menghubungkan Bekasi bagian utara dengan Jakarta tanpa melewati jalan yang ada di Kota Bekasi.
“Nanti akan terkoneksi dengan jalan Cikarang -Tanjung Priuk, Cibitung-Cimanggis ini misinya Becakayu,” katanya.
Akan tetapi, yang sekarang kata Erwin, Perda RTRW tidak bisa lagi dibuat acuan mengingat ada yang mengatur lebih detail, Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi.
Ia juga berdalih banyaknya perubahan yang ada di Kota Bekasi, sehingga perlu lagi diatur secara detail oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, tentang kebutuhan dan keindahan kota.
“Kita ada Perda RDTR Kota Bekasi. Bagaimana menurut anda RTRW Perda dan RDTR juga Perda, “ ucapnya.
Lanjut Erwin, dalam Perda RTRW juga dikatakan bisa ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Karena, terbentuknya perda ini dari tahun 2011 dan bisa ditinjau kembali.
Tetapi, dia tidak menyebutkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional. Dan dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar atau perubahan batas teritorial yang ditetapkan oleh undang-undang, RTRW ini dapat ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima tahun.
“Kita lagi usahakan nih, supaya tidak merugikan investor juga menguntungkan pemerintah kota. Agar wajah kota kita di depan lebih bagus lah, ini lagi dinegosiasikan. Masyarakat banyak yang protes kenapa RTH tidak tercapai-capai. Sebab ini peran masyarakat dan peran pemerintah,” kelitnya.(tgm)