KOBEK KOTA – Miris, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi lagi gencarnya melakukan penertiban bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan melanggar Peraturan Daerah (Perda). Padahal, masih banyak juga didapati bangunan pertikal dan horizontal di Kota Bekasi menggunakan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) bukan IMB.
“Mungkin IMB mereka masih dalam proses pengurusan, karena proses pembuatan IMB itu satu tahun, ” kata Kabid Wasdal Dinas Tata Kota Krisman Irwandi kepada Kobek, Kamis (15/12).
Rupanya bukan bangunan vertikal dan horizontal yang belum memiliki IMB, tower juga diduga menjadi bancakan oknum nakal. Pasalnya, masih terdapat tower yang sudah disegel oleh Distako tapi tetap beraktivitas seperti biasanya. Sehingga beredar kabar di kalangan jurnalis ada oknum Pemkot dinamai “ratu tower”.
“Kita baru tahu ada tower disegel tapi tetap beraktivitas. Karena saya baru menjabat dua bulan, ” katanya.
Dia juga membenarkan apartemen Kemang View hingga kini belum mempunyai IMB dari Pemkot Bekasi. Sebab, kata Krisman, sebelumnya apertemen tersebut masih kurang dalam persyaratan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
“Kemang View sampai hari ini masih menggunakan SIPMB. Mereka masih dalam pengusuran untuk pembuatan IMB, ” ucapnya.
Banyak bangunan cluster di kota Bekasi membuat perbedaan simiskin dan sikaya di daerah permukiman padat penduduk. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan mudahnya memberikan izin kepada pengembang perumahan juga sikap ketegasan masih kurang dimiliki oleh Pemkot.
“Kita belum ada Perda perumahan cluster di kota Bekasi,” imbuhnya.
Disinggung kurangnya perhatian Pemkot terhadap warga kurang mampu, Krisman mengatakan untuk pengguna lahan di Kota Bekasi tidak ada pengecualian bagi orang kurang mampu.
“Tidak ada di daerah kita untuk lahan warga tidak mampu. Paling Rusunawa saja yang ada,” kata dia.
Pembebasan lahan yang dilakukan Wasdal Distako, di pinggiran sungai dan tanah negara hingga kini belum mendapatkan realisasi untuk melakukan pembuatan jalan dan jalur hijau, sehingga di kalangan masyarakat mencium bau busuk kepentingan dan kebijakan.
Padahal, sebelumnya Distako bersikukuh untuk melakukan penggusuran agar lahan tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah dan sekaligus menyelamatkan aset negara.
“Itu domainnya Disbimarta, kami hanyalah melakukan penertiban saja, ” kelitnya.(tgm)