KOBEK CIKARANG-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat (Garda-P3ER) Senin (19/12) ini, akan melaporkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bekasi ke Kejaksaan Negeri Cikarang atas dugaan korupsi.
Ketua Garda-P3ER Maruli JPM mengatakan, dugaan korupsi sesuai data yang ditemukannya, di antaranya dalam pembiayaan peningkatan operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD atau IPLT) di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung 3 tahun terakhir. Sesuai LKPJ Bupati Bekasi yang disahkan tahun 2014 sebagai realisasi APBD tahun anggaran 2013, untuk Pengerukan kolam IPLT Rp60.000.000, pengadaan penunjang perkantoran Rp30.000.000, Perbaikan Tangki Imhoff Rp50.000.000, Pemeliharaan dan Operasional IPLT Rp274.365.000. Sedangkan dalam LKPJ Bupati Bekasi tahun 2015 sebagai realisasi APBD tahun 2014, ada Pengerukan dan Perbaikan kolam IPLT senilai Rp189.500.000, Pemeliharaan dan Penunjang Kegiatan IPLT Rp250.000.000, Rehabilitasi kantor IPLT dan Laboratorium Rp200.000.000, DED rehabilitasi IPLT (DKPPK) Rp50.000.000.
Sementara dalam LKPJ Bupati tahun 2016, ada Perbaikan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di IPLT Muktiwari Rp200.000.000, Perbaikan Jalan pintu masuk IPLT Muktiwari Rp200.000.000.
Sementara tahun 2016 ini ada anggaran perbaikan dan pembangunan sarana IPLT Muktiwari yang sedang berjalan dan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPRR) melalui PPLP Strategis. Kegiatannya sudah dilaksanakan sejak April 2016 berupa Pembangunan fisik konstruksi Solid Saparasion Chember (SSC) sebagai penampung dan pengolah limbah tinja (atau pengganti fungsi Imhoff), Pengerukan 6 Kolam, Perbaikan dan perapihan dinding kolam, Perbaikan dan pembuatan instalasi pipa saluran limbah, Pembangunan Jalan akses SSC dan Jalan lingkungan IPLT, Pemasangan Penerangan sekitar kolam/ Lampu Jalan.
Dalam RUP terdapat program Dinas Kebersihan dan Pertamanan di antaranya pengecoran jalan lingkungan UPTD IPLT Rp92.121.000, Pemeliharaan dan penunjang IPLD Rp21.150.000. Wujud kegiatan tersebut diprediksi adalah Perbaikan ruang Laboratorium, Pengerukan kolam Instalasi Pengelolaan Limbar Air Domestik Rp143.402.500, namun sesuai informasi Kepala UPTD tidak dilaksanakan karena sudah ada kegiatan yang sama bantuan dari PPLP.
Menurut Maruli, rangkaian program dan kegiatan sebagai modus korupsi karena tahun 2013, 2014 dan 2015 ada realisasi penggunaan anggaran untuk Pemeliharaan, Pengerukan lumpur, Perbaikan Kolam dan Instalasi Pengolahan lumpur, namun Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak bisa membuktikan secara fakta (berupa foto pelaksanaan kegiatan, misalnya proses pengerukan, fisik Alat Instalasi Pengolahan dimaksud) atau tidak mampu menjelaskan berapa volume kubikasi Lumpur yang dikeruk dari kolam (kegiatan dimaksud termasuk prioritas dalam pekerjaan PPLP Strategis).
Proyek yang dianggarkan di sana diduga tak sesuai, seperti Rehabilitasi Kantor dan Ruang Laboratorium, Prasarana Gedung di IPLT sangat memprihatinkan, sebab kondisinya jauh dari kelayakan sebuah kantor jika dilihat dari anggaran mencapai ratusan juta rupiah, sementara sekitar November 2016 ada lagi perbaikan Ruang Laboratorium oleh UPTD IPLT. Demikian juga Jalan Pintu masuk IPLT, memperhatikan, karena jalan retak-retak diduga mutu betonisasi rendah dan panjangnya hanya 25 m x Lebar 10 m.
Garda-P3ER mendesak Kejaksaan segera mengusut kaus itu. Pembuangan Limbah Air Domestik/ Tinja dari truk tangki secara langsung ke dalam kolam tanpa proses pengolahan di Imhoff sebagaimana mestinya sebelum dialirkan ke dalam kolam, sehingga pelaksanaan kegiatan Perbaikan Tanki Imhoff patut diduga fiktif. Karena itulah, pihaknya mendesak Kejaksaan Negeri Ckarang segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan itu. (man)
