KOBEK KOTA – Mantan Staf Ahli Walikota Bekasi Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Roro Yoewati akhirnya dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Majelis Hakim pimpinan Longser Sormin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, kemarin. Hukuman tersebut satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa Wawan dan Prasetiyo dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi.
Dalam amar putusan hakim, mantan camat Pondok Melati ini juga dihukum membayar uang pengganti Rp480 juta subsider dua tahun penjara dan denda Rp200 juta atau subsider dua bulan kurungan. Menurut hakim, terdakwa Roro Yoewati telah terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam penyelenggaraan acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pra-Jabatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi pada 2009.
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BKD, kata hakim, terdakwa Roro bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya acara untuk ribuan pegawai Pemkot Bekasi.
Menurut majelis hakim, Diklat Pra-Jabatan Pemkot Bekasi itu diikuti pegawai dari golongan I, II dan III yang berjumlah 1.500 PNS. Dalam pelaksanaannya, dia dinyatakan melakukan kecurangan soal pemberian uang saku, konsumsi, termasuk isi kegiatan.
Dalam kegiatan tersebut, BKD bekerja sama dengan Wingdik Tekkal TNI AU Husein Sastranegara Bandung. Terdakwa Roro yang berperan sebagai PPK di BKD melakukan pembayaran berdasarkan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemkot Bekasi ke Wing Pendidikan Umum (Wingdikum) TNI AU Bandung kepada DSA.
Namun, dana yang sudah ditransfer dikembalikan lagi ke rekening pribadinya pada 11 Agustus 2009 senilai Rp2 miliar lebih. Dalam transaksi di rekeningnya ada pengambilan uang yang disamarkan pada 18 Agustus 2009 sebesar Rp700 juta untuk outbond, sertifikasi, dan honor PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional pada 28 Agustus 2009. Serta Rp300 juta untuk honorarium.
Terhadap vonnis hakim, terdakwa Roro dan kuasa hukumnya masih pikir-pikir, belum menyatakan sikap untuk melakukan upaya hukum banding. (gar)
