KOBEK KOTA – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Widodo Indrijantoro terkesan pintar berkelit. Betapa tidak, ketika Kobek menanyakan soal 45 perjanjian aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang disewakan kepada pihak ketiga, dia langsung menghindar dari pertanyaan wartawan.
“Saya lagi dipanggil wakil walikota. Jadi buru-buru. Tanyakan saja ke bidang aset,” kata Widodo kepada Kobek, Senin (9/1).
Sebagai kepala BPKAD, tentunya dia mengetahui tentang 45 perjanjian aset tanah yang disewakan Pemkot sudah kadaluarsa. Apalagi, masalah itu adalah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015.
Diberitakan sebelumnya, bidang tanah yang bersumber dari pengadaan pembelian, hibah dan penyerahan prasarana sarana umum (PSU) oleh pengembang perumahan bernilai Rp3.142.949.917.
Bukan itu saja, BPK juga menemukan tanah fasos dan fasum senilai Rp75.738.917.900. yang tidak didukung dengan berita acara serah terima barang. Bahkan, Rp7.293.900.000,00 diantaranya tidak diketahui keberadaannya.
BPK juga menemukan lahan fasos dan fasum yang telah beralih fungsi menjadi kavling efektif.
Dari 45 perjanjian sewa tersebut, 35 bidang disewakan oleh yayasan, 1 bidang untuk rumah ibadah dan sebanyak 9 bidang tanah disewakan untuk perusahan swasta. Kemudian, BPK juga menemukan dari tahun 2006 terdapat 2 perjanjian sewa yang tidak diketahui kapan berakhirnya, karena dokumennya tidak ditemukan.
Hasil audit BPK, dari delapan perumahan masih terdapat tanah fasos dan fasum yang belum diserahkan seluas 57.428 meter. Diantaranya, Perum Villa Indah Permai, Perumhan Kemang Pratama, dan Perum Prima Harapan Regency.
Untuk itu, BPK merekomendasikan agar Walikota Bekasi Rahmat Effendi menetapkan peraturan yang mengatur jangka waktu maksimal perjanjian sewa. Mengintruksikan kepala bidang aset berkoordinasi dengan kepala bagian kerjasama dan investasi sekretariat daerah dalam penata usahaan atas aset tanah yang disewakan kepada pihak ketiga. Serta memperbaharui perjanjian yang telah kadaluarsa. (tgm)
