ANGGOTA Komisi I DPR RI, Sukamta menilai pernyataan Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Ade Armando berpotensi mengandung unsur SARA. Ia pun menilai wajar bila Ade ditetapkan sebagai tersangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Seperti diketahui, Ade menyandang status tersangka setelah dilaporkan karena cuitannya di media sosial. Ade dianggap melakukan penodaan agama karena menulis Allah bukan orang Arab, tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan langgam Minang, dan seterusnya.
“Ya memang itu bisa jadi masuk ke SARA ya. Memang kalau untuk SARA ini ada larangannya sih. Sebaiknya tidak masuk di lingkaran itu. Kalau disengaja masuk situ karena beliau dosen komunikasi, ya artinya beliau paham lah dengan segala macam peraturan yang berlaku, ya itu konsekuensi,” ujar Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1).
Ia mengatakan, Ade harus menyampaikan permintaan maaf bila memang apa yang dimaksudkan tidak mengarah ke penistaan. Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku maka pihak kepolisian wajib memproses bila ada pengaduan.
“Sebaiknya kalau memang beliau maksudnya enggak begitu, ya minta maaf lah. Karena di situ ada pengaduan, ya petugas hukum, ya punya kewajiban menindaklanjuti. Nanti kan dilakukan pemeriksaan tuh, kita liat saja hasil pemeriksaannya,” kata Politisi PKS ini.
Sukamta pun mengingatkan agar proses hukum Ade harus sama dengan kasus-kasus pelanggaran UU ITE lainnya.
“Intinya, sebagai petugas punya kewajiban menurut UU, tidak boleh membeda-bedakan warga negara. Warga negara itu punya kedudukan sama di depan hukum. Dan standar prosedur itu sama saja sesuai dengan KUHAP UU ITE, sudah ada penjelasannya, pasal yang mengatur,” katanya.
Seperti diketahui, dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Ade Armando membantah melakukan penodaan agama setelah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Undang – Undang informasi dan transaksi Elektronik (ITE). (adee)
