Alexander Zulkarnain
Oleh Togi Manurung
KOBEK KOTA – Sejumlah kepala sekolah (Kepsek) di Kota Bekasi tetap membandel untuk menggelar acara perpisahan siswa di luar Provinsi Jawa Barat (Jabar). Padahal, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Alexander Zulkarnain telah menghimbau agar kegiatan para siswa disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat. Kok masih nekat?
Himbauan seorang kepala dinas sepertinya tidak diindahkan sejumlah kepsek untuk melakukan acara perpisahan alias jalan-jalan para siswa ke luar Jabar. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 di Jalan Cemara Permai, Kelurahan Harapan Jaya,Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi misalnya, tetap ngotot berangkat ke Malang, Jawa Timur.
Menurut Humas SMAN 4 Kota Bekasi Tris, kegiatan ke Malang bukan untuk melakukan pelepasan siswa kelas 12 dan bukan kemauan para guru. Tapi, karena keinginan siswa itu sendiri.
“Itu kemauan siswa bukan dari pihak sekolah. Lagi pula itu bukan pelepasan siswa. Kami sebetulnya berencana melakukan pelepasan di lingkungan sekolah,” kata Tris kepada Kobek, Kamis pecan lalu.
Disinggung tentang biaya yang dibebankan siswa sebesar Rp1,7 juta dan larangan kepala dinas agar tidak berpergian keluar Jawa Barat, dia langsung menyangkal dan mengatakan informasi itu salah. Sayangnya dia tidak bisa menjelaskan berapa biaya yang dibebankan kepada orang tua murid.
“Saya diperintahkan kepsek, biar kaur saja yang bicara. Kalau larangan biar kepsek saja yang memutuskan, “ kata wanita berhijab ini.
Hal yang sama juga terjadi SMPN 5 Kota Bekasi. Para siswa dibebani membayar biaya perpisahan ke Jogja Rp1,5 juta. Bahkan sebelumnya, para siswa kelas 9 direncanakan berangkat ke Bali. Namun akhirnya disepakati daerah tujuan Jogja.
Di sekolah ini, para siswa sudah disuruh menabung untuk biaya jalan-jalan. Bahkan, tabungan para siswa sudah ada yang lebih dari Rp1 juta. Sehingga pada saat pelaksanaan acara perpisahan, orang tua hanya menambah sedikit biaya.
Hal itu juga diakui Munajam, Humas SMPN 5 Kota Bekasi. Menurutnya, acara pelepasan siswa kelas 9 itu akan diadakan di Jogja. Permintaan ke Jogja, katanya, atas permintaan para siswa melalui pengurus OSIS dan bukan keiinginan pihak sekolah.
“Ini permintaan siswa. Bukan kami. Kami memberikan tiga pilihan, Jogja pilihan mereka sendiri, “ katanya.
Dia juga mengaku tidak ada larangan dari disdik tentang berpergian keluar provinsi Jabar. Bahkan, menurut Munajam, disdik menyetujui asal ada persetujuan orang tua dan tidak ada paksaan.
“Kalau ada surat edaran larangan berpergian kita sosialisasikan, “ ucapnya.
Lain halnya dengan SMAN 8, yang akan melakukan pelepasan siswa hanya di sekolah. Akan tetapi, mereka tidak membantah akan melakukan tour ke Bali atas dalih permintaan murid.
“Kalau pelepasan di sekolah. Kalau masing-masing kelas rencananya minta ke Bali, “ kata Sugeng Suagi, Humas SMAN 8, Selasa (7/2)
Menurut Sugeng, setiap kelas menyatakan keinginannnya untuk ada refrehsing setelah kelulusan. Sayangnya dia tidak bisa menjelaskan berapa biaya yang dikenakan untuk siswa. Walaupun sudah jauh-jauh hari mereka melakukan pengumpulan dana melalui tabungan siswa.
“Anak-anak itukan dari dulu sudah punya tabungan. Dari tabungan itulah kekurangan berapa, itulah yang menjadi daftar melengkapinya,” katanya.
Hal yang berbeda terjadi SMAN 14 di Perum Alinda Kencana Permai, Jalan Ceri Raya, Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara. Menurut Dedi Suryadi, Kepsek SMAN 14, dia langgsung memerintahkan jajaranya dan komite tidak boleh melakukan pelepasan siswa diluar provinsi Jawa Barat.
“Kita sudah perintahkan agar melakukan pelepasan siswa di lingkungan sekolah saja. Saya juga tidak setuju kalau melakukan pelepasan diluar sekolah,” kata Dedi Suryadi, diruang kerjanya.
Dia juga beranggapan seorang kadisdik jika sudah berkomentar di media harus diikuti, bukan malah dilanggar perintahnya.
“Tanpa surat edaranpun kami akan menghentikan acara itu,” tegasnya.***
