KOBEK CIKARANG – Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berinisial HD, diduga menggunakan izasah paket C Aspal (asli tapi palsu). Dugaan itu disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat (LSM-P3ER) Maruli JPM kepada Kobek, Minggu (21/5).
Untuk itu, dia mempertanyakan keaslian ijasah paket C milik HD. Pasalnya, oknum itu dengan beraninya mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi sebagai salah satu anggota dewan priode 2014-2019.
Menurutnya, HD kader partai Gerindra itu diduga menggunakan ijasah sekolah menengah atas (SMA) Aspal dan memperoleh 9.997 suara dari daerah pemilihan (Dapil) satu yaitu Kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, dan Serang Baru.
Maruli mengatakan, ijasah HD yang diduga Aspal mempunyai dua alamat berbeda. Pasalnya, HD terdaftar sebagai salah satu peserta paket C di suku Dinas Dikmenti Sawah Besar Jakarta Pusat, dengan program studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tahun 2008. Dan suku Dinas Dikmenti Cilincing Jakarta Utara dengan program studi juga tahun yang sama.
“Pada waktu pelantikan dewan terpilih, sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi mengeluarkan buku profil anggota dewan masa bakti 2014-2019. Anehnya, dalam buku tersebut HD adalah salah satu anggota yang memiliki gelar pendidikan terakhir strata satu (sarjana), padahal izasah SMAnya masih dipertanyakan keabsahannya, “ kata Maruli JPM.
Menurut Maruli, dirinya berencana akan membawa persoalan ini ke penegak hukum jika memang terbukti HD dengan sengaja menggunakan ijasah palsu ketika melakukan pencalonan menjadi anggota dewan. Lebih lanjut Maruli mengatakan, HD mengaku itu hanya sekedar isu yang dilemparkan lawan politiknya.
Menanggapi hal itu, HD mengaku persoalan itu sudah selesai hingga ke penegak hukum. Alasannya, karena waktu itu lawan politiknya dengan sengaja memunculkan persoalan tersebut.
“Penyidik itu memenuhi satu proses dan kemudian itu tidak terbukti. Dan saya kira keluarlah surat SP3, “ kata HD kepada Kobek, Jumat (19/5).
Menurut HD, persoalan itu hal yang biasa dalam dunia politik, dan bukan hanya dua saja izasah yang dimunculkan mereka tapi ada enam. Dia juga menyarankan jika ingin mengetahui persoalan ini langsung saja ke kuasa hukumnya.
Sementara Hani Sewan selaku pengacara HD mengatakan, persolan itu sudah dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak terbukti. Dan, pelapor juga sudah melakukan pencabutan laporannya.
“Yang dilaporkan 1 ijasah, yang muncul itu ada beberapa. Sengaja dimunculkan orang. Singkat cerita sudah SP3 dan tidak punya masalah. Dan Pak HD itukansudah kuliah lagi ambil D3, “ jelasnya.(tgm)
