KOBEK KOTA-Kabar tidak sedap berhembus di Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Bekasi. Oknum pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tersebut diduga menerima uang pelican proyek dari salah satu kontraktor.
Kabar ini dihembuskan Ketua Umum Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) Mahfudin Latief. Menurut dia, oknum di DPUPR Kota Bekasi diduga menerima gratifikasi dari beberapa pengusaha atau kontrkator yang ingin mendapatkan kegiatan pekerjaan tahun anggaran (TA) 2017.
Apesnya, pengusaha yang mengaku telah menyetorkan uang Rp 200 juta tidak mendapatkan proyek yang diaharapkan.
“Pengusaha tersebut adalah pembawa perusahaan CV.D. Dia telah dijanjikan akan memenangkan salah satu pekerjaan dari dinas PUPR dengan membayar uang Rp200 juta,” ungkap Latief sambil menunjukan percakapan whatsApp antara pengusaha dengan oknum pejabat DPUPR.
Sesuai pengakuan kontraktor, kata Latief, tiga bulan terakhir perusahaannya kalah dengan PT.SH yang setor uang lebih besar dan dibawa oleh salah satu istri oknum pejabat.
Terpisah, mantan Ketua Bem STT Pelita Bangsa Rahmat Hidayat menyayangkan adanya laporan kontraktor yang memberikan pelican untuk mendapatkan proyek di dinas PUPR Kota Bekasi.
Menurut dia, jika benar perbuatan itu ada, tentunya sudah masuk katagori gratifikasi. Setidaknya dapat dikenakan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
“Dalam undang-undang disebutkan, kontraktor maupun oknum dinas yang melakukan permufakatan, keduannya bersalah. Tapi, harus dapat dibuktikan pengakuan kontrkator itu. Hal ini juga bias menjadi pintu masuk lembaga penegak hokum untuk melakukan penyelidikan. Sebab, pengakuan dari pemberi gratifikasi bias menjadi salah bukti di persidangan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR Hidayat Subroto membantah adanya plotingan proyek kegiatan di DPUPR Kota Bekasi. Bahkan ketika ditanyakan terkait plotingan untuk memenangkan salah satu kontraktor, dia justru melempar permasalahan ini kepada KLPBJ.
“Coba tanya KLPBJ. Saya tidak mengerti plotingan itu apa, “ kata Hidayat Subroto.
Menurutnya, DPUPR tidak akan mau melakukan hal seperti itu, apalagi menyangkut pekerjaan. Hidayat Subroto mengkalim bahwa DPUPR sudah ketat dan tidak mungkin bermain sistem.
Ketika disinggung terkait kabar tidak sedap menyebutkan adanya oknum pejabat DPUPR Kota Bekasi yang diduga menerima uang pelican untuk memenangkan salah satu proyek, Broto juga mengaku tidak tahu.
“Tidak adalah yang ijonijon itu di bidang saya. Saya juga baca informasi itu dari media ada yang kasih Rp200 juta terus tidak jadi pemenang tender, “ katanya. (tgm)
