OBSESI untuk memiliki perguruan tinggi negeri (PTN) mulai menunjukkan titik terang. Jika betul Universitas Islam “45” Bekasi (Unisma) hendak dijual seharga Rp600 miliar, Pemerintah Kota Bekasi menawar separuh harga. Jika ‘deal’, nama baru sudah disiapkan yakni Universitas Negeri Bekasi.
Walikota Bekasi Rahmat Effendi berencana, berkeinginan, dan berupaya menjadikan Unisma Bekasi yang berlokasi di Jalan Raya Cut Mutia Raya 83 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, menjadi UNB milik masyarakat Bekasi. Keinginan ini sudah sejak lama diimpikan Rahmat Effendi, khususnya sejak dia menjabat orang nomor satu di Kota Bekasi.
Kepada Koran Bekasi, Senin (21/8) dia mengaku sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan persetujuan pemilik yayasan Unisma, mulai tawar menawar harga hingga sempat bertemu langsung. “Kita dari awal sudah bilang, kalau saya masih jadi Walikota, itu harus jadi UNB, bagaimanapun caranya,” tegas Rahmat Effendi.
Menurutnya, proses yang dilakukan Pemkot Bekasi sangatlah panjang untuk mendapatkan persetujuan pemilik yayasan. Namun, selalu gagal karena pihak yayasan selalu ingin menjual dengan sangat mahal. Padahal, pihak yayasan hanya mempunyai Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan tersebut. “Pihak Yayasan kalau berkenan mau melepas, seharusnya cara berpikirnya untuk kepentingan masyarakat. Karena dulu almarhum (Abdul Fatah) yang saat itu menjadi Bupati mendirikan kampus itu untuk membangun kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Bekasi. Nah, sekarang anak-anaknya harus berpikir untuk masyarakat Bekasi,” katanya.
Saat ini Pemkot Bekasi masih terus berpikir lantaran status tanahnya yang masih Hak Guna Bangunan (HGB). Dia juga yakin, bila pihak yayasan mau melepas, DPRD Kota Bekasi akan bersedia menyepakati anggaran untuk mengambil alih kampus Unisma. “Apalagi sebagian wilayah Unisma masih hak guna Pakai. Sudah serahkan saja ke Pemkot Bekasi. Berapa nanti nilainya ya kita sepakati dengan DPRD. Saya yakin DPRD akan setuju karena ini buat pendidikan.
Mesti dihitung kisaran di sana berapa, HGB dan hak milik kemudian bangunan konstruksinya berapa. Ya, satu atau dua tahun APBD pemerintah mau dan siap,” tegasnya.
Dia juga akan memanggil sejumlah praktisi dan tokoh-tokoh pendidikan mengenai rencana pendirian kampus negeri di Kota Bekasi. “Pemkot sudah pasti siap untuk meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) karena salah satu syaratnya harus ada universitas negeri. Apalagi kalau kita melihat untuk membangun kecerdasan intelektual masyarakat Kota Bekasi. Dari awal kita sudah mau ambil tapi kan masih HBG. Kita harus punya kampus negeri. Tinggal dua lagi yang belum kita capai, punya kampus negeri dan mendapatkan Adipura yang bermartabat.Kita akan panggil tokoh-tokoh untuk dimintai pendapatnya,” paparnya.
Dijelaskan Pepen—sapaan akrabnya, pendirian dan persetujan berdirinya bangunan Unisma pada 1979 melibatkan banyak orang dan tokoh politik. “Yang dulu itu saya tahu yayasan ini didirikan oleh orang orang Golkar sekitar tahun 1979. Nah, jika yayasan mengaku sudah memiliki SHM (sertifikat hak milik) atas tanah seluas 12,6 hektare silakan dibuktikan. Saya kira mungkin separuhnya, tidak semuanya,” ujarnya.
Pepen pun akhirnya meminta kepada pihak yayasan untuk tidak menjual Unisma sebesar Rp600 milar kepada pihak manapun. “Lahan yang sekarang ditempati Unisma adalah lahan negara bebas. Tidak ada masalah jika bisa dibuktikan SHM-nya. Karena dulukan tanah negara bebas, itu bisa dimiliki almarhum Bupati. Kita punya niat baik, tapi jangan Rp600 milar. Kalau dua ratus hingga tiga ratus milar kita berani bayar, dengan tempo dua tahun bayar,” tandasnya. “ tegasnya.
Seperti diberitakan Koran Bekasi pekan lalu, Yayasan Pendidikan Islam Unisma berencana menjual Unisma senilai Rp600 miliar. Surat penawaran itu sudah beredar ke mana-mana.
Dalam Surat Pernyataan Penawaran Jual yang didapat Koran Bekasi, disebutkan bahwa Teti Artati SH yang merupakan anak kedua dari almarhum H Abdul Fatah dengan KTP NIK Nomor 3171.0663.0855.0006 yang tinggal di Jakarta menyatakan dan menawarkan kepada para investor untuk pemindahan hak kepemilikan (take over) kepemilikan yayasan beserta seluruh aset dan kegiatan operasionalnya.
Di antaranya adalah: lahan seluas 12,6 hektar (SHM, SHGB), aset bergerak dan tidak bergerak, perijinan dan pengelolaan lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Universitas, karyawan). Surat penawaran di atas meterai itu ditandatangani pada 10 April 2017 oleh Tety Artati SH.
Rohmanto, salah satu pengurus Yayasan, mengaku tidak mengetahui adanya rencana penjualan kampus Unisma. “Setahu saya, tidak ada rencana dijual. Saya sering ketemu dengan Ketua Yayasan dan pengurus lainnya, belum pernah dengar dan tidak ada istilah dijual. Tapi kalau kerjasama dengan pihak luar iya ada. Tapi tetap didalamnya ada sekolah dan lain-lain. Kalau kerjasama dengan pihak luar sifatnya maksudnya cari investor karena pihak yayasan sudah tidak mampu investasi lagi,” papar Rohmanto.
Menurutnya, kampus yang dahulunya bernama Akademi Pembangunan Desa (APD) ini hanya akan mencari investor lain untuk membantu menyuntikkan dana kepada pihak yayasan. Dia juga mengaku kalau status tanah yaysan masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).
“Status tanah masih HGB, saya juga ga tau kalau HGB itu tanahnya milik siapa dan biasanya bisa diperpanjang. Kalau gak salah sampai jangka waktu HGB nya masih sampai tahun 2034,” tegasnya.(tgm/jim)
