Ilustrasi/net
KOBEK CIKARANG – Lelang sejumlah paket proyek pembangunan jalan dan gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bekasi diulang.
Proses lelang ulang diduga terjadi karena adanya tarik-menarik plotingan paket sejumlah kontraktor.
Informasi yang diperoleh Kobek, proses lelang yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun ini banyak terjadi kejanggalan. Pasalnya, rata-rata pemenang lelang adalah penawar terendah. “Sebagian lelang proyek kegiatan DPUPR diulang, karena pemenang yang diumumkan adalah penawar terendah. Bahkan, sebagian kegiatan ada yang baru mau dileleng,” ujar salah satu kontraktor yang tidak bersedia disebut jati dirinya kepada Kobek, Senin (21/8).
Menurutnya, akibat banyaknya tarik-menarik plotingan proyek, anggaran kegiatan di Pemkab Bekasi tahun anggaran 2017 baru terserap sekitar 30 persen dari total Rp5,6 triliun.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Garda Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat (P3ER) Kabupaten Bekasi Maruli JPM. Menurut dia, masalah plotingan di DPUPR bukan cerita baru lagi. Bahkan, ada oknum pejabat yang berani melakukan ijon kepada kontraktor tertentu dengan janji akan memberikan paket proyek. “Dugaan plotingan proyek di DPUPR sudah lama itu terjadi. Penegak hukum harusnya proaktif melakukan pengawasan, khususnya TP4D Kejari Cikarang,” ujar Maruli kepada Kobek, Senin (21/7).
Sementara itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dingin menanggapi minimnya penyerapan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bekasi. Dia seperti kurang peduli walau saat ini sudah memasuki bulan ke delapan semester kedua. “Penyerapan anggaran itu butuh proses secara administrasi dan peraturan yang ada. Kalau main serap saja tanpa mengikuti aturan, nanti jadi masalah,” kata Neneng, belum lama ini.
Meski demikian, Neneng mengklaim jika pihaknya bisa maksimal dalam penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2017.
“Pekerjaan dan kegiatankan masih dalam proses. Jadi kami yakin, semua pekerjaan dan anggaran yang direncanakan bisa terealisasi,” ujarnya.
Saat ditanya seperti apa langkah yang bakal dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut, Neneng menjawabnya dengan ketus. “Kan saya sudah bilang, ini masih proses dan waktunya juga masih panjang,” tukasnya.
Terkait apakah ada sanksi yang diberikan kepada SKPD yang lamban dalam penyerapan anggaran, Neneng juga tidak menunjukkan sikap sebagai kepala daerah (pejabat). “Lihat saja nanti,” bebernya singkat.
Menanggapi sikap dari Bupati Bekasi yang kembali terpilih itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, Daris menilai tidak sepantasnya seorang pejabat menjawab pertanyaan dari media dengan ketus. “Ibu Neneng harus serius menyikapi hal ini, termasuk segera berkoordinasi dengan SKPD yang ada. Sebab jika anggaran terserap secara maksimal, maka perputaran ekonomi menjadi lebih baik, dan masyarakat juga bisa merasakan kinerja pemerintah,” ucap Daris.
Ia juga mengingatkan terkait adanya ultimatum dari Presiden Joko Widodo. Bahwa daerah yang realisasi penyerapan anggaran rendah bakal disanksi. “Kami berharap, Kabupaten Bekasi jangan sampai disanksi. Pasalnya tahun sebelumnya sudah kena sanksi, akibatnya anggaran dana alokasi khusus dipangkas hingga Rp250 miliar,” terang Daris. (*/tgm)
