KOBEK KOTA- Walau tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sejumlah SMA/SMK Negeri di Kota Bekasi diduga melakukan pungutan liar (Pungli) dengan dalih sumbangan awal tahun (SAT) dan sumbangan dana pendidikan (SDP) kepada orangtua siswa baru.
Padahal, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 5/2017 tentang penyelenggaraan pendidikan, tidak disebutkan nominal sumbangan.
Pungli dengan dalih hasil musyawarah komite sekolah bersama orangtua siswa ini sangat memberatkan masyarakat kurang mampu. Pasalnya, pihak sekolah mematok SAT Rp2 sampai Rp2,5 juta dan SDP setiap bulan Rp250 sampai Rp300 ribu.
Menurut Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 17 Kota Bekasi Waluyo, mahal atau murahnya SAT dan SDP relatif. Alasannya, sekarang ini sekolah negeri dan swasta mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan provinsi dengan jumlah yang sama.
Yang membedakan adalah honor personil pengajar, dari 72 personil yang mengajar di sekolah SMAN 17, 15 orang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan, sisanya adalah honorer yang mirip dengan sekolah swasta.
“Sementara gedung negeri dan swasta punya hak yang sama minta ke pemerintah. Terus indikator mahal dan murah, seperti apa, “ kata Waluyo kepada Kobek, Minggu (26/8).
Dia juga berdalih pungutan yang dilakukannya di sekolah hanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan meningkatkan sarana prasarananya.
“Menghitungnya tergantung program yang mau dilaksanakan di sekolah. SMAN 17 sarana prasarananya masih banyak yang belum standar, “ katanya.
Padahal, sekolah negeri dan swasta memilik perbedaan yang sangat jauh. Mulai pembangunan gedung sekolah swasta yang tidak berasal dari pemerintah, serta sarana prasarananya.
Sedangkan, sekolah negeri mulai dari gedung hingga sarana prasarananya dan anggaran operasional sekolah ditanggung oleh pemerintah.
“Sekarang ini sama kok faktanya. Dasar hukumnya Peraturan Pemerintah (PP) 48 dan Permendikbud 75, “ katanya.
Ketika disinggung dasar penghitungan pungutan yang dilakukan di sekolah, apakah ada dalam PP atau Permendikbud nominal rupiah yang dibuat, Waluyo, lebih banyak berkelit.
“Coba abang cek dong ada tidak, kan anda bisa download itu, “ kelitnya.
Hal yang sama juga dikatakan Samsuri, kepala Tata Usaha (TU) SMAN 4 di Jalan Cemara Permai Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
Menurutnya, pungli yang dilakukan di sekolah berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No 422.4/23164-Set.Disdik.
Sayangnya, dia tidak bisa menjelaskan apakah dalam surat edaran dan peraturan gubernur Jawa Barat disebutkan nominal rupiah yang akan diminta kepada orangtua siswa.
“Dalam surat edaran dan peraturan gubernur memang tidak disebutkan nominalnya, hanya disarankan secara musyawarah. SAT kita pungut Rp2,5 juta. Sedangkan SDP Rp300 ribu perbulan, “ kata Samsuri kepada Kobek, Jumat (25/8).
Dia juga berdalih yang dilakukannya ini sudah melalui musyawarah orangtua siswa dan semuanya terbuka dalam rapat. Mulai penghasilan sekolah yang didapatkan dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Kebutuhan sekolah kita paparkan semuanya. Kita juga tanya mau tidak segini, kalau tidak kita tidak pake AC. Kita bayar listrik AC sampai Rp30 juta. AC kita copot, lah orangtua setuju, “paparnya.
Tempat terpisah Ketua DPC Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kota Bekasi Herman Sugianto, berharap penegak hukum khususnya tim satuan tugas sapuh bersih pungli,segera turun melakukan investigasi ke beberapa sekolah.
Alasan Herman, ada dugaan SAT dan SDP hanya akal akalan oknum sekolah yang ingin meraup keuntungan dari orangtua siswa. Menurutnya, SMA/SMK Negeri di Kota Bekasi hanya kehilangan Rp170 ribu dari dana BOS daerah.
“Setahu saya sekolah di Kabupaten Bekasi tidak ada SAT-nya, masa di Kota Bekasi ada. Kalau punya dasar hukum yang jelas dan transparan penggunaannya, tidak apa apa. Tapi kalau hanya sekadar musyawarah dengan orangua, harusnya tidak bisa dipatok nominalnya, “ kata Herman Sugianto kepada Kobek, Senin (28/8).(tgm)
