KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang membidangi ekonomi, keuangan, UKM dan Koperasi mengadakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Manado sejak 19 – 21 Oktober 2017.
Dakam kunjungannya, Komisi III didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Edi diterima langsung Kepala Sub Bagian Risalah dan Protokol DPRD Kota Manado.
Ketua Komisi III, Komarudin menilai kunjungan ini dapat menjadi acuan bagi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. “Kota Manado merupakan kota dari Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 430.790 penduduk dan menjadi kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Manado juga mempunyai visi menjadi pusat pariwisata di dunia, sehingga di masa mendatang, bisa diterapkan di Kota Bekasi menjadi Kota Pariwisata,” jelasnya..
Manado menurut politisi Partai Golkar ini, terlaksana pelayanan yang baik, bersih serta demokratis, berorientasi kepariwisataan, mewujudkan masyarakat berdaya saing mendukung kepariwisataan, serta mewujudkan lingkungan asri dan lestari yang menopang kepariwisataan.
Dilihat dari sisi keberagaman, Manado juga merupakan Kota yang penuh dengan keberagaman. Sama halnya Kota Bekasi yang beragam. Dari sektor pajak dan retribusi, memberikan kontribusi juga cukup besar, sebesar Rp. 77.33 Miliar bagi Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Manado selama Periode 2017. Pemasukannya banyak dari pajak dan retribusi yang berasal dari Hotel, hiburan, reklame, parkir, air tanah, sarang burung wallet, PBB-PP, BPTHB, PPJ PLN dan non PLN serta retribusi kebersihan.
“Manado Kota yang juga tumbuh dengan pesat. Banyak yang bisa ditiru dari Kota Manado. Kita juga bisa mencontoh Manado, misalnya bagaimana cara membuat para wajib pajak menyadari kewajiban mereka. Kalau di sana, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti sosialisasi serta imbauan dan pengawasan untuk memastikan hak daerah dibayarkan para wajib pajak. Dan saya rasa Kota Bekasi sudah melakukan hal yang sama. Perihal pajak reklame Kota Manado berdasarkan amanat Peraturan Daerah (Perda) mulai tahun 2015 sudah menggunakan sistem menghitung pajak sendiri (MPS), artinya semua transaksi akan secara otomatis terupdate melalui komputer. Dan adanya pemberlakuan Pemotongan 25% dari harga kontrak reklame,” bebernya.
Upaya pemerintah Kota Manado meningkatkan PAD, juga dilakukan dengan didapatkan melalui sektor pajak, yaitu pengelolaan pajak yang baik bertumpu pada kepentingan publik, transaparan dan rasional, pendekatan pengelolaanya berbasis kinerja, dikelola secara professional dengan biaya rendah. Insentifikasi yang ditempuh pemerintah Kota Manado dengan melaksanakan koordinasi komunikasi efektif dengan wajib pajak atau stakeholders. Dan menyusun sistem informasi, dan prosedur pengelolaan pajak daerah yang baik, mampu memberikan dampak positif terhadap kontribusi masyarakat dalam memberikan tanggungjawabnya membayar pajak.
“Ini juga menjadi masukan kita dalam melakukan upaya ekstensifikasi dengan menggali sumber pendapatan daerah serta potensi pajak yang ada memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Strategi tersebut mampu mendulang hasil baik dari sisi pajak daerah, yang berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi,” pungkasnya. (adv)
