-Kasi Intel Kejari Nilai Langgar Aturan
-SMKN 5 Kutip Rp3 Juta/Siswa
Oleh Togi Manurung
DUA kepala sekolah dipastikan akan diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP- BPK) tahun 2016 yang menyebutkan penggunaan SAT dilakukan ntuk membeli sejumlah kendaraan bermotor roda dua dan empat dengan berplat hitam. Keduanya, Kepala SMAN 1 dan SMKN 2 Kota Bekasi.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Febriandra Ryendra kepada Koran Bekasi mengatakan, penggunaan dana SAT yang dikutip sekolah dari orangtua siswa hanya untuk operasional sekolah, bukan malah dibuat membeli kendaraan bermotor atau yang lainnya. Karenanya, jika ada kepala sekolah yang melakukan pembelian kendaraan roda dua dan empat dengan plat hitam, maka dinilai sudah menyalahi aturan yang ada.
“Apalagi dalam LHP BPK yang dikeluarkan tahun 2016 penggunaan dana ini terdeteksi. Jelas, itu sudah menyalai aturan. Masa dana SAT buat beli mobil dan motor. Seharusnya dana SAT itu hanya untuk operasional sekolah saja, “ jelas Febriandra di ruang kerjanya.
Seperti diketahui, dalam laporan LHP BPK tahun 2015 dengan nomor 40B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 disebutkan bahwa pihak SMAN 1 Kota Bekasi membeli satu unit kendaraan bermotor roda dua dan tiga unit kendaraan bermotor roda empat. Sedangkan SMKN 2 Kota Bekasi membeli satu unit kendaraan bermotor roda empat.
Atas dasar itu, Febriandra berjanji akan secepatnya memanggil kedua kepala sekolah yang diduga menyalai aturan itu. Soal waktunya kapan, dia belum mau menyebutkan. “Kita akan secepatnya memanggil kedua oknum kepsek itu. Mungkin nanti dalam panggilan itu masih sebatas klarifikasi saja. Jika terbukti maka akan dilanjutkan, “ tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepsek SMAN 1 Mawar dan SMKN 2 Agus Setiawan, membantah keduanya telah melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan dana SAT. Keduanya pun menantang dan siap diperiksa penegak hukum maupun internal pemkot, jika benar dana SAT yang dikutip dari orangtua siswa untuk membeli kendaraan bermotor.
“Tidak ada pembelian barang itu. Saya juga mau tanya mobil merek apa dan motor apa,” tanya Mawar kepada Kobek, Kamis (26/10).
Kepsek SMKN 2 pun membantah segala tuduhan yang ditudingkan auditor BPK. Dia tidak merasa telah melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan dana SAT. “Tidak ada pembelian mobil. Pembelian mobil yang mana. Cek sendiri saja kalau ada SMKN 2 beli mobil, “ tantangnya.
Ditemui terpisah, Kepala SMK Negeri 5 Agus Wimbadi yang berlokasi di Jalan Serayu I Blok E Nomor 27 Perum Villa Indah Permai, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi mengaku telah mengutip dana SAT dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan ( SPP).
Menurutnya, dana SAT itu disetujui komite dan orangtua siswa sebesar Rp4,5 juta dalam rapat pertama. Tapi, dengan alasan ada yang keberatan, maka disetujui sebesar Rp3 juta. Sedangkan SPP per siswa Rp250 ribu. “Rapat pertama orangtua setuju SAT sebesar Rp4,5 juta. Tapi, karena ramai, kita rapat kedua dan ada perintah untuk dana SAT dan SPP diturunkan. Dan disepakatilah dana SAT sebesar Rp3 juta, SPP Rp250 ribu,” jelas Agus akhir pekan lalu.
Soal adanya pendapat hukum dari Slamet Haryadi selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Bekasi di mana tidak menyebutkan nominal besaran pungutan, Agus menyebutkan semua tergantung kesepakatan komite sekolah dan orangtua siswa.
“Semua tergantung kesepakatan komite dan orangtua siswa. Sekolah hanya menawarkan program. Saya menawarkan program dulu ke komite sekolah. Komite sekolah yang kemudian membawa program saya itu ke orangtua siswa, “ kelitnya.
Dana SAT yang dikutip dari orangtua siswa, diakuinya semua masuk rekening sekolah. Sebab, rekening sekolah mempunyai rekening SAT dan BOS. “Minggu lalu semua kepala sekolah SMKN dan SMAN sudah diperiksa di Polres Bekasi Kota atas adanya laporan orangtua, “ jelasnya. ***
