KOBEK KOTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi segera mengusut dugaan korupsi anggaran penyertaan modal Perusahan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PADM-TB) tahun 2014.
Hal itu dikatakan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bekasi Febrianda Ryandra kepada Koran Bekasi, Kamis pekan lalu.
Menurut dia, Kejari Bekasi juga berencana akan melakukan penyelidikan dugaan laporan fiktif PDAM TB kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait pembebasan lahan untuk kantor PDAM TB di Tegal Danas. Anggaran pemasangan jaringan pipa ke rumah warga juga akan diselidiki.
Febri, sapaan akrab Febrianda Ryandra mengatakan, penyelidikan terhadap PDAM-TB dilakukan karena sudah banyak laporan yang masuk. Namun, pihaknya terlebih dahulu mempelajari (menelaah) laporan dugaan korupsi yang masuk. “Kita akan pelajari dulu laporan yang masuk. Apakah ada indikasi korupsi seperti yang diinginkan, ” kata Febri di ruang kerjanya.
Disinggung kapan dimulainya penyelidikan, Febri berdalih tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi yang pasti, kata dia, dugaan korupsi yang diduga dilakukan direksi PDAM-TB sudah banyak masuk. Bahkan sudah sampai ke lingkungan Kejaksaan Agung.
Menurut pria kelahiran Kota Padang ini, perusahan plat merah ini jika dilihat dari umurnya, seharusnya sudah bisa memenuhi kebutuhan air bersih buat masyarakat Kota dan Kabupaten Bekasi. Tapi, hingga kini sepertinya belum bisa memenuhi kebutuhan air bersih. “Tidak mungkin kita buka di publik kapan tim bergerak. Tapi perusahan ini sudah cukup lama berdirinya, ” jelas dia.
Sebelumnya, Ketua LSM Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekononi Rakyat (P3ER) Kabupaten Bekasi Maruli JPM mengatakan ada dugaan dalam penyertaan modal PDAM TB tahun 2014 yang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp35 miliar, dibuat asal jadi. “Kalau masalah ini terus dibiarkan maka akan menggurita di tubuh perusahaan plat merah itu. Mereka yang ada di dalam perusahaan tersebut seolah-olah berkuasa dan berbuat sesukanya. Bagaimana mau mencapai keberhasilan dan peningkatan kualitas,” tegas Maruli.
Maruli juga mencurigai saat timnya melakukan investigasi di lapangan menemukan adanya aset PDAM TB yang diswastakan pada pihak ketiga. Hal itu katanya dilakukan salah satu oknum PDAM-TB.
Bukan itu saja, di dalam juga diduga terjadi jual beli jabatan kabag, kacab, hingga kasubag sebesar Rp30 juta per jabatan dan penerimaan pegawai baru dengan tarif hingga Rp80 juta.
Menurut Maruli, PDAM-TB juga diduga membuat laporan fiktif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Kemudian, dalam pembebasan lahan untuk kantor PDAM TB di Tegal Danas juga terindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Humas PDAM-TB Yusmed membantah tudingan yang dialamatkan kepada jajarannya. Menurutnya, penyertaan modal tahun 2014, jual beli jabatan kabag, kacab, hingga kasubag, dan pemotongan tunjangan karyawan itu tidak benar. “Penyertaan modal itu untuk kegiatan penunjang sarana dan prasarana air minum. Kalau untuk yang ke rumah tidak, kita biasanya yang pokok-pokoknya saja, “ kata Yusmed kepada Koran Bekasi, Senin (20/11).
Tentang tudingan yang mengatakan bahwa PDAM-TB tidak melaporkan hasil auditnya tiap tahun, juga dibantah Yusmed.
“Tidak benar itu. Hasil laporan audit, bukan kita. Itu dari pihak independen untuk mengaudit. Itu pasti dilaporkan lah tidak mungkin, ” terangnya.
Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Daris. Menurut dia, masalah penyertaan modal PDAM-TB sudah ada di Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Bekasi. Dan LPJ-nya sudah disetujui, sehingga dianggap tidak ada masalah. “Yang jelas, mengenai penyertaan modal itu, sudah ada dalam LPj Bupati tahun lalu,” jelasnya. (tgm)
