JALAN Kalimalang sudah lama didambakan menjadi jalur alternatif di Kabupaten Bekasi. Bahkan, sejak beberapa tahun lalu, sudah dimulai pembangunannya, namun hingga kini belum tuntas.
Pembangunan jalan itu, selain akan memperlancar arus lalulintas, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sepanjang jalan itu. Mereka bisa membuka usahanya, karena jalur itu pasti akan semakin ramai. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ke atas yang memanfaatkan jalan ke berbagai tempat di Kabupaten Bekasi, termasuk ke Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi H.Jamaludin.SH berjanji akan menggenjot pembangunan sepanjang jalan dari perbatasan Kota Bekasi hingga Tegal Danas, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi yang sudah dianggarkan dalam APBD 2018.
Kepadatan arus lalulintas di berbagai tempat, menjadikan pembangunan jalan ini sebagai solusinya. Jalan Kalimalang menjadi jalur alternatif yang akan menghubungkan Kota Bekasi-Kabupaten Karawang melalui sisi Kalimalang di Kabupaten Bekasi.
Dikatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, dialokasikan untuk pembangunan lanjutan sampai batas Tegal Danas sebesar Rp10 miliar dan biaya ganti rugi tanah masyarakat Rp18 miliar yang belum dibebaskan. Tanah harus dibebaskan agar pembangunan jalan Kalimalang tidak ada hambatan. “Kami berharap, pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga bisa mengatasi kemacetan,” kata Jamaludin yang juga Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi itu.
Dan untuk menyambungkan jalan di daerah Tegal Gede, akan dibangun jembatan fly over dengan anggaran Rp22 miliar.
Sebab, tanpa jembatan itu, kendaraan yang datang dari arah Cibitung menuju Tegal Danas, harus memutar cukup panjang ke Kawasan Industri Jababeka yang justru bisa menimbulkan kemacetan, demikian juga dari Tegal Danas ke Cibitung, harus memutar di bundaran yang juga bisa memacetkan. Maka, pembangunan jembatan akan memuluskan arus lalulintas. Yang pasti, pembangunan itu akan digenjot tahun 2018 mendatang sesuai anggaran di APBD.
Diakui, masih banyak yang harus dibenahi untuk melancarkan pembagunan jalan Kalimalang itu. Apalagi, sampai saat ini ratusan tiang listrik dan telepon masih membentang di tengah jalan yang sudah dibangun.
Keberadaan tiang-tiang itu, akan mengganggu hingga tak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Pihaknya, terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk ke Kementerian PUPR, dengan tujuan penghambat itu bisa segera dituntaskan.
Melalui Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Dirut PLN dan Telkom, dan sudah direspon dengan baik. “Kami juga terus berkomunikasi dengan kedua Bada Usaha Milik Negara (BUMN) itu, dan sudah dijanjikan akan memindahkan tiang-tiang dari tengah jalan. Sebab, kalau masih tetap ada di tengah jalan, upaya mengatasi kemacetan dan menjadikan jalur itu sebagai jalan alternatif, tidak berjalan sebagaimana diharapkan, kata mantan Camat itu.
Mantan Asisten Daerah I itu, pemindahan tiang-tiang dari tengah jalan tahun 2016, dilakukan dengan anggaran Rp1,5 miliar. Adang Sutrisno yang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas PUPR kepada Koran Bekasi, mengaku dengan anggaran Rp1,5 miliar, hanya mampu memindahkan tiang-tiang dari sepanjang 1 km jalan tersebut.
Jamaludin berharap, semua eleman mendukung pembangunan itu, sehingga pada waktunya bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dan untuk pemanfaatan jalan itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) agar sementara ini dipasang rambu-rambu. Ia berharap, instansi lain ikut mendukung pembangunan daerah ini. Karena jalan alternatif ini sangat dibutuhkan masyarakat dan nantinya jalur itu bisa digunakan 2 arah. (adv)