-Kasi Intel Akui Pengusutan Masih Terus Berlanjut
-Hasil Pemeriksaan Belum Ada yang Valid
Oleh Togi Manurung
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) terus mengusut dugaan korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM-TB) tahun 2014. Direktur Utama (Dirut) PDAM TB Usep Rahman Salim dan sejumlah pihak pun telah dimintai keterangan.
“Kami sudah dipanggil Kejati Jawa Barat dan dimintai keterangan terkait penyertaan modal dan rekrutmen pegawai PDAM-TB karena adanya pengaduan. Dan sudah memberikan keterangan dan sudah tak ada masalah,” kata Usep Rahman Salim kepada Koran Bekasi, Kamis (14/12).
Ketika ditanya sudah sejauh mana proses pemanggilan terhadap dirinya, Usep berkilah bahwa hal itu sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Terkait pemanggilan dirinya ke Polda Metro Jaya, dikatakan itu masalah Mupen. Bahkan, penyertaan modal pembangunan kantor Tegal Danas pun dikatakan sudah selesai.
“Tidak ada masalah dalam pemeriksaan itu. Terkait di Polda, itu bukan hanya kegiatan di pusat saja, itu terkait Mupen. Penyertaan modal pembangunan Tegal Danas, itu hanya untuk pembangunan kantor tidak ada masalah, dan sudah selesai,” kelitnya.
Namun, ketika ingin ditanya terkait beberapa temuan, Usep pun langsung bergegas meninggalkan para awak media yang ingin bertanya padanya. Keterangan lain langsung diutarakan Yusmed, Kepala Bagian Humas PDAM Tirta Bhagasasi. Dia membenarkan adanya pemanggilan dirut terkait pelaporan penyertaan modal.
“Pemanggilan dirut ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Metro Jaya memang benar. Hal itu terkait adanya pelaporan tentang asumsi-asumsi yang tidak benar. Laporan dugaan pernyertaan modal tahun 2014 itu sudah diklarifikasi atau disampaikan. Mereka itu semua keliru, jadi semua sudah disampaikan,” terang Yusmed.
Yang jelas, tambah Yusmed, saat ini sudah tidak ada masalah. Semua sudah dijelaskan dan disampaikan, tidak ada permasalahan lain selain hal yang sudah disampaikan tersebut.
Sebelumnya, dugaan penyimpangan itu diungkapkan Ketua LSM Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekononi Rakyat (P3ER) Kabupaten Bekasi Maruli JPM kepada Koran Bekasi. Menurut dia, dalam penyertaan modal itu, PDAM-TB memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp35 miliar, tapi diduga dibuat asal jadi.
Menurut Maruli, kalau masalah ini terus dibiarkan, akan menggurita di tubuh badan usaha milik daerah, sehingga sulit meraih keberhasilan dan peningkatan kualitas. Bahkan, Maruli curiga ada aset PDAM TB yang diswastakan pada pihak ketiga, termasuk adanya dugaan jual beli jabatan kabag, kacab, hingga kasubag sebesar Rp30 juta per jabatan dan penerimaan pegawai baru dengan tarif hingga Rp80 juta.
Dia mengatakan, pemanggilan yang dilakukan penegak hukum terhadap Usep Rahman Salim tentunya karena ada unsur tindak pidana korupsi. Terbukti, hingga saat ini permasalahannya masih berlanjut dan belum ada kepastian hukum. Menurut Maruli, status kasus itu sudah bisa ditingkatkan menjadi penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Diapun menambahkan, tidak mungkin penegak hukum memanggil seorang Direktur Utama BUMD jika tidak memiliki laporan dugaan korupsi serta barang bukti yang kuat.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi Febrianda Ryendra. Menurut dia, pengusutan dugaan korupsi di tubuh PDAM-TB masih terus berlanjut. Tapi, pihaknya belum melakukan penyelidikan karena takut tumpang tindih.
“Saya tahu kalau indikasi korupsi di PDAM-TB sudah diselidiki Kejati Jabar dan Polda Metro. Tapi, setahu saya hingga saat ini belum ada hasil pemeriksaan yang valid,” ujar Febrianda kepada Kobek, Senin (18/12).
Menurut dia, pihaknya hingga saat ini belum melakukan penyelidikan dugaan korupsi di PDAM TB, karena takut tumpang tindih. (***)
