Tim advokasi paslon Nur-Firdaus melaporkan Rayendra Sukarmadji ke Bawaslu Kota Bekasi, Rabu 14 Maret 2017.[IST]
Tim advokasi pasangan calon (paslon) Walikota Bekasi Nur Supryanto – Adhy Firdaus, kembali melaporkan pelanggaran yang dilakukan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).
Laporan dilayangkan karena Rayendera Sekarmadji dinilai berpihak kepada salah satu paslon pada Pilkada Kota Bekasi 2018.
Laporan ke Bawaslu Kota itu disampaikan tim advokasi yang dipimpin HM Bambang Sunaryo dengan mendatangi Sekretariatan Bawaslu Kota Bekasi di Jalan Mayor Hasibuan pada Rabu (14/3) lalu.
Laporan nomor:04/LP/Kota Bekasi/13.03/III/2018 diterima oleh Usman, Sekretariat Bawaslu dengan terlapor Rayendra Sukarmadji.
Dalam laporan disebutkan, pidato kegiatan pelantikan Plh Walikota Bekasi yaitu Sekda Kota Bekasi atas nama Rayendra Sukarmadji, MSi, diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Di mana dalam Pilkada 2018 Sekda Rayendra Sukarmadji secara terang-terangan tidak netral, dia menyatakan mendukung paslon nomor urut 1 pada Pilwalkot Bekasi 2018 di Aula Nonon Soetani Pemko Bekasi, pada Senin (12/3).
Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bila terbukti melakukan pelanggaran, dapat dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Sanksiya adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
Sedangkan untuk disiplin tingkat berat dapat dijatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Selain itu dapat dijatuhkan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kemudian pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Sebelumnya, advokasi Nur-Firdaus melaporkan seorang ASN di lingkungan Pemko Bekasi yang diketauhi menggunakan gambar wallpaper dengan ikon “Satu Hati” pada telepon selularnya.
“Kami dari tim Advokasi pasangan NF merasa keberatan dan hal itu akan merusak pesta demokrasi seperti poin-poin yang ada pada ‘deklarasi damai’. Di samping itu kami menganggap adanya dugaan pelanggaran atas perbuatan tersebut sehingga mohon kiranya Panwas Kota Bekasi mengambil langkah untuk menindak serta memproses ASN atas dugaan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan juga surat edaran Kemenpan RB No B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018,” kata Bambang, usai melaporkan seorang ASN ke Bawaslu, pada Rabu 7 Maret 2018 lalu. (*/nga)
